Natuna, medianasional.id – Tanah adalah salah satu elemen utama terbentuknya sebuah negara. Dari tanah itulah semua hal terlaksana. Pemberian tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak kepada masyarakat adalah bukti hadirnya negara, bukti bahwa tanah pada wilayah itu adalah bagian dari kuasa negara.
Negara memberikan sertifikat hak atas tanah setelah bidang tanah itu “clean and clear” baik secara fisik maupun yuridis, jelas letaknya, jelas pemiliknya. Effort tak biasa diperlukan untuk pemberian sertipikat kepada masyarakat yang berada di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Letak geografisnya begitu menantang sehingga proses untuk memastikan subyek dan obyek atas tanah memerlukan effort yang luar biasa.
Kepulauan Natuna adalah salah satunya. Berada di ujung utara Selat Karimata, membuatnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dan kapal laut dan itupun terbatas jumlahnya. Namun, semua tidak mengurangi upaya Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat Kepulauan Natuna.
Buktinya, kali ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berkesempatan menyerahkan 102 sertifikat tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna, Rabu (08/01/2020).
Usai menyerahkan sertipikat tanah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan diberikannya sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Natuna yang merupakan bukti sekaligus mempertegas bahwa Natuna adalah bagian dari Indonesia.
“Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertipikat ini diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna,” tegas Presiden RI.
Lanjut dia, jadi simbol ini adalah simbol pemberian sertipikat yang menunjukkan bahwa tanah itu telah dipegang oleh masyarakat di Natuna sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah milik kita.
Lebih lanjut, Joko Widodo berpesan kepada masyarakat Kabupaten Natuna untuk menjaga sertifikatnya dengan baik. “Saya titip saja, nanti kalau sudah pegang sertipikat tolong dimasukkan ke plastik. Jadi kalau gentingnya bocor tidak rusak. Yang kedua, tolong juga difotokopi. Disimpan yang asli, disimpan di lemari satu, yang fotokopi disimpan di lemari yang dua. Sehingga kalau hilang ini aslinya, fotokopinya masih ada sehingga mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) nanti lebih mudah,” tutur Joko Widodo.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra turut mendampingi Presiden pada penyerahan sertipikat tanah kali ini. Surya Tjandra melaporkan kepada Presiden dan 102 penerima sertipikat tanah bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 41.628 bidang tanah yang harus disertipikatkan. “Sampai saat ini, sudah 26.797 bidang tanah yang bersertipikat, sehingga tersisa 14.831 bidang tanah yang harus diselesaikan,” ujar Surya Tjandra.
“Kami laporkan bahwa pulau terdepan dari Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan Negara Cina, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Brunei Darussalam yaitu Pulau Sekatung sudah diterbitkan sertipikat,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Untuk diketahui, pada Tahun 2019 Kabupaten Natuna mendapatkan target penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 12.500 bidang tanah dan sebanyak 9.303 telah terbit sertipikat, sedangkan 3.197 bidang tanah belum dapat terbit sertipikat karena masih terdapat sengketa, kekurangan berkas dan perbaikan data. Pada beberapa pulau terluar lainnya sudah dibawah kekuasaan NKRI karena termasuk dalam kawasan lindung di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (LS/NA/AM/Saf)
