Mataram, NTB – Dinamika seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memanas. Perhimpunan Pemuda Sasak (PPS) secara resmi menyatakan sikap menolak keras adanya figur “impor” atau pejabat dari luar daerah untuk mengisi jabatan tertinggi birokrasi di Bumi Gora tersebut.
Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak, Taupik Hidayat, dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial di Mataram, Sabtu (24/01/2026).
“Kami dari Perhimpunan Pemuda Sasak ingin menyampaikan kegundahan anak-anak muda terkait isu seleksi Sekda NTB. Sikap resmi kami tegas Menolak Sekda Impor,” ujar Taupik Hidayat di hadapan media.
Taupik menjelaskan bahwa proses pengangkatan Sekda memang memiliki payung hukum yang jelas, di antaranya PP No. 13 Tahun 2002 dan Permendagri No. 74 Tahun 2022. Namun, menurut PPS, aspek sosiologis dan pemahaman wilayah tetap harus menjadi pertimbangan utama selain sekadar nilai perankingan.
Sedikitnya ada tiga alasan mendasar mengapa PPS menolak kehadiran figur luar dalam jajaran pimpinan tinggi pratama NTB
Pemahaman Kondisi Lokal, Menurut PPS, figur luar (impor) dianggap tidak memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat daerah secara mendalam, Jaringan Kerja Pejabat dari luar daerah dinilai minim pengalaman dan jaringan lokal yang kuat, sehingga dikhawatirkan tidak efektif dalam menjalankan koordinasi tugas birokrasi di NTB.
Selanjutnya Stabilitas Pembangunan, PPS meragukan komitmen jangka panjang figur luar terhadap daerah. “Sekda impor cenderung tidak memiliki ikatan emosional dan komitmen jangka panjang, sehingga stabilitas program pembangunan daerah bisa terganggu,” tegas Taupik.
Dalam rilis resminya, PPS meminta agar aspirasi ini didengar oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat, terutama mengingat proses seleksi kini telah mengerucut pada tiga nama hasil perankingan.
“Kami berharap suara anak muda, khususnya Perhimpunan Pemuda Sasak, dapat didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Ini adalah aspirasi demi keberlanjutan pembangunan di NTB,” tambahnya.
Penolakan ini muncul sebagai respons atas santernya isu masuknya nama-nama pejabat dari luar lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam bursa calon kuat Sekda. PPS berharap posisi strategis tersebut diisi oleh putra-putri terbaik daerah yang sudah memahami seluk-beluk permasalahan di Nusa Tenggara Barat.
“Kami ingin Sekda yang terpilih nanti adalah orang yang benar-benar tahu kondisi lapangan, tahu denyut nadi masyarakat NTB, dan punya komitmen penuh untuk membangun tanah kelahirannya,” pungkas Taupik.
