DAIRI, medianasional.id – Polemik kenaikan Iuran Layanan Pasar (ILP) di Pasar Sidikalang mulai menemukan titik terang setelah Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menggelar pertemuan dengan para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) di Pendopo Bupati, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog sebelumnya antara P3S dengan Wakil Bupati Wahyu Sagala pada Selasa (8/9/2026). Dalam kesempatan itu, pedagang meminta agar besaran iuran ditetapkan Rp200 ribu per kios di Blok A dan B, karena kenaikan yang berlaku dianggap tidak sebanding dengan kondisi usaha mereka.
Menanggapi keberatan tersebut, Bupati Vickner menawarkan opsi penyesuaian sebesar Rp300 ribu per kios. Tawaran ini disertai komitmen pembentukan tim monitoring yang melibatkan perwakilan pedagang untuk mengawasi kinerja PD Pasar Sidikalang. Pengawasan akan berlangsung minimal tiga bulan dan bisa diperpanjang hingga akhir 2027.
“Keputusan ini bukan serta-merta menyelesaikan masalah. Kita akan evaluasi bersama dalam tiga bulan ke depan, apakah kebijakan ini berdampak positif bagi PD Pasar maupun pedagang,” ujar Vickner. Ia menegaskan, PD Pasar sebagai perusahaan daerah tidak menerima penyertaan modal dari pemerintah sehingga dituntut mampu mandiri dan tetap beroperasi.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen mencari dukungan lain bagi PD Pasar serta solusi atas keluhan pedagang terkait sepinya pembeli di Blok A dan B. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemkab Dairi, direksi PD Pasar Sidikalang, badan pengawas, serta Ketua TP PKK Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga.
Langkah ini menjadi upaya mencari keseimbangan antara keberlangsungan PD Pasar sebagai perusahaan daerah dan kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban layanan pasar.
