Medianasional.id
Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD-GPM) Maluku Utara mendesak Ditreskrimsus Polda Malut untuk membongkar dugaan praktek korupsi, diantaranya dengan memeriksa Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulau Taliabu atas dua paket pekerjaan belanja modal yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 lalu.
Pasalnya pada tahun anggaran 2020 lalu, dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Pulau Taliabu telah menganggarkan belanja modal aset tetap, yaitu pengadaan buku koleksi perpustakaan dan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum dengan anggaran senilai Rp 155.769.614.251,85 dan terealisasi sebesar Rp.103.142.264.214,00 atau 66,21% dari anggaran dan realisasi untuk kegiatan belanja modal pengadaan buku sebesar Rp 212.977.000,00 atau terealisasi 62,46% dari anggaran sebesar Rp 341.000.000,00.
” Perihal dugaan ini, tidak dilakukan oleh dinas tersebut dan diperkuat dengan temuan laporan hasil pemeriksaan audit BPK RI no:12.A/LHP/XIX.TER/05/2021 tanggal 19 mei 2021. Dan ini disebutkan dalam temuan telah melanggar peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 dan peraturan mentri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 diubah permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah dan melanggar ketentuan UU no 31 tahun 1999 tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” Kata Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, DPD GPM Maluku Utara, Asrun Daus SH.
“kami juga juga dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi ke Polda Malut,” tegas bung acun yang juga anggota yayasan bantuan hukum YBH justice malut itu, Minggu (22/8/2021).
Sekedar diketahui, hingga berita ini di publish awak media ini masih kesulitan menghubungi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulau Taliabu.
