KENDAL– medianasional.id– Polemik proyek Gedung Inspektorat yang menelan biaya Rp 2,7 miliar, PPKom seakan lempar tanggung jawab.
Pihak PPKom justru melempar permasalahan ke pihak yang seharusnya sudah lepas dari tanggung jawab, yakni ULP.
Dwi Jatmiko Pokja didampingi Yanuar Kepala ULP menyatakan kalau proyek tersebut sudah bukan kewenangannya.
“Setelah proses tender berakhir berarti tanggung jawab pokja sudah berakhir karena sudah ada penetapan pemenang berarti sudah tanggung jawab PPKom dalam hal ini lnspektorat. Jadi proyek gedung itu bukan tanggung jawab kami lagi,” ujar Yanuar di dampingi Dwi Jatmiko di ruangannya, Rabu, (22/9/2021).
Yanuar menambahkan, ketika tanggungjawab ada di PPKom berarti PPKom selaku pengendali kontrak setelah di tandatangani kedua belah pihak antara PPKom dengan rekanan maka tanggungjawab sudah sepenuhnya di kedua pihak yang bertandatangan tersebut.
“Dan ketika ada hal hal yang tidak sesuai, seharusnya dari PPKom punya wewenang menegur penyedia rekanan itu,” ungkapnya.
“Sehingga misalnya ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan apanya, ya tanggungjawab PPKom, tidak melempar permasalahan ke pihak yang lain,” pungkas dia.
Terpisah PLt Ketua GNPK Jawa Tengah, Rahmat Da’wah yang selama ini memonitoring proyek-proyek di Kabupaten Kendal meminta semua pihak, termasuk rekanan Proyek serta pejabatnya untuk membenahi proyek yang tidak baik, karena saat ini bukan saatnya lagi untuk bermain-main dalam pekerjaan proyek yang didanai uang rakyat.
“Mestinya kalau ada proyek yang diduga bermasalah, mereka tidak perlu saling lempar tanggungjawab. Tapi diperbaiki sesuai speknya. Dan dalam hal ini APH juga diminta proaktif guna mengusutnya agar pembangunan di Kendal semakin berkualitas,” tegasnya.
Seperti yang diberitakan dibeberapa media online sebelumnya, bawah proyek pembangunan gedung Inspektorat Kendal senilai Rp 2,7 Miliar, diduga menggunakan campuran Pasir Kalibodri dan Pagergunung yang tidak sesuai spesivikasinya.(*)
