Medianasional.id
Weda – Bupati Halmahera Tengah tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan tepatnya pada tanggal 23 Desember 2022.
Dari perihal inilah menjadi sorotan dari berbagai pihak, diantaranya ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara Imanullah Muhammad.
Dengan demikian, disampaikan pergantian bupati akan diisi oleh pejabat yang di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 100. 2.1.3.9022/OTDA dan akan dilaksanakan pelantikan pada tanggal 26 Desember 2022 di kantor Gubernur Maluku Utara.
“Olehnya itu, saya memandang perlu kiranya semua element masyarakat terkhusus pemuda di Halmahera tengah harus berpikir strategis jangka panjang untuk membenahi seluruh aspek pembangunan dari semua sisi baik infrastruktur, ekonomi dan lain-lain untuk kepentingan bersama,” ucapnya Imanullah.
Ia bahkan mengajak kepada seluruh komponen pemuda di Halmahera Tengah untuk bersama-sama mendukung pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Ikram Sangaji dan dalam melaksanan amanah yang kurang lebih 2 tahun sesuai arahan-arahan pembangunan baik dari pusat, provinsi hingga arahan pembangunan di Halmahera tengah bisa berlanjut.
Hal tersebut bahkan diharapkan oleh ketua Harian KNPI Malut Surahman bahwa pemuda merupakan mitra strategis dengan pemerintah harus mampu berkolaborasi dangan pejabat baru untuk sukseskan pembangunan Halmahera Tengah kedepan.
Selain itu dikatakn, bahwa Ikram Sangaji yang bakal dilantik sebagai PJ bupati Halmahera Tengh dengan background diberbagai jenjang, baik sebagai mantan dosen perikanan unkhair, Dinas perikanan Maluku Utara, Kepala Balai Konservasi dan terakhir dipercayakan bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Asisten Deputi Perikanan Tangkap Kemenmarves saya kira dengan modal tersebut ikram sangaji sangat memahami konsep keberlanjutan pembangunan di Halmahera tengah dan dengan networking, koneksitas yang dimiliki dengan pusat merupakan manivestasi perencanaan jangka panjang akan lebih mudah dalam berbagai aspek pembangunan di bumi fogogoru.
“saya harapkan pemuda di Halmahera Tengah tetap melakukan public control demi pembenahan tata kelola pemerintahan saat ini dan problematika pembangunan ke depan untuk lebih baik lagi,” Tandasnya.
