Kampar, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Kampar terus memacu penyelesaian hambatan proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Trans Sumatera. Wakil Bupati Kampar, Misharti, menghadiri rapat koordinasi khusus guna menuntaskan Administrasi Ganti Kerugian Tanah (AGHT) untuk ruas Pekanbaru–Rengat, khususnya pada Seksi Lingkar Pekanbaru, Selasa (14/4).
.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru ini menjadi wadah sinergi lintas instansi. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau, jajaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah terdampak, serta jajaran direksi PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek.
.
Agenda utama pertemuan difokuskan pada tiga poin krusial: sinkronisasi data lahan, mitigasi kendala hukum, dan percepatan pembayaran ganti rugi kepada warga. Langkah ini diambil demi memastikan pengerjaan fisik tol tidak terkendala urusan administratif.
.
Wakil Bupati Misharti menegaskan bahwa Pemkab Kampar berkomitmen penuh mengawal proses pembebasan lahan ini. Namun, ia mewanti-wanti agar segala prosedur tetap berpijak pada prinsip keadilan bagi masyarakat.
.
“Tol ini adalah urat nadi baru untuk konektivitas dan ekonomi daerah. Kita harus pastikan seluruh proses, terutama hak-hak masyarakat dalam ganti rugi lahan, selesai dengan baik dan tepat waktu,” ujar Misharti.
.
Di sisi lain, PT Hutama Karya memaparkan progres terkini serta sejumlah tantangan lapangan yang membutuhkan dukungan yuridis dari pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Sinkronisasi persepsi antarlembaga ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini menghambat progres di lapangan.
.
Penyelesaian Seksi Lingkar Pekanbaru ini dinilai vital. Selain diproyeksikan mampu mengurai kemacetan di titik-titik padat, ruas ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau melalui peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
