Lampung Utara – Himpunan Pemuda Desa (HIPDES) Kabupaten Lampung Utara, meminta DPRD memanggil Pengurus APDESI, DPMPD, Lampung Utara dan Lembaga Pengelola Pelatihan kepala Desa untuk Rapat mendengar pendapat terkait ketidak jelasan pengembalian setoran dana desa sebesar Rp 10.000.000,- per Desa sebanyak kurang lebih 120 Desa yang diketahui rencana kegiatan tersebut sengaja dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanpa alasan yang jelas.
“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pihak Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Utara berhak untuk turut serta kawal pembangunan di seluruh desa se-Lampung Utara, jangan hanya terfokus pada tingkat kabupaten saja, ini masalah hak pemerintah desa dan kepentingan masyarakat seluruh desa”, kata Ade Chandra selaku Ketum HIPDES Lampura.
Masih kata Ade Chandra, “hari ini kita selaku pemuda desa sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat sampai daerah atas adanya peningkatan jumlah dana untuk desa, baik DD dan ADD yang sangat fantastis besaran jumlahnya mencapai Rp 800 juta – Rp 1 Miliar per desa, diukur dari jumlah penduduk, kondisi geografis dan tingkat kemiskinan tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun fakta obyektif hari ini realisasi penggunaan Dana Desa khusus di Lampung Utara masih sangat lemah dan minim peran pengawasan baik dari tingkat desa seperti BPD dan kabupaten pihak Legislatif tersendiri tidak jelas fungsinya untuk mengawal langkah-langkang strategis pembangunan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga bermunculan masalah. Contohnya setiap kegiatan pelatihan pemerintah desa selalu dicampuri oleh APDESI dan DPMPD kabupaten diindikasi hanya mencari keuntungan bukan keberhasilan suatu kegiatan”.
Ditambah lagi pihak kepolisiaan dan kejaksaan Lampung Utara seakan tidak berdaya dalam melihat beberapa masalah terkait dana desa di Lampung Utara, apakah hukum di Lampura hari ini berdasarkan like dis like. Persekawanan atau kah bisnis management antara fungsional birokarasi.
Maka harapan kami selaku bagian dari Control Sosial terhadap pembangunan desa se Lampung Utara, pihak DPRD dapat lakukan tindakan Progresif demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan desa di kabupaten Lampung Utara yang sangat kita banggakan. (Der)
