Wonosobo, medianasional.id – Pemkab Wonosobo menggelar kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) Tahap 1 dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Tahun 2021 kepada seluruh OPD. Hasilnya, masih banyaknya OPD yang nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan masih rendah, sehingga perlunya untuk terus melakukan perbaikan strategis guna meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih optimal.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk terus melakukan perbaikan strategis seoptimal mungkin guna memenuhi standar pelayanan publik mengingat nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan beberapa OPD masih merah,” ucap Kepala Bagian Organisasi Setda, Endang Lisdiyaningsih saat diwawancarai awak media setelah acara Evaluasi SAKIP & RB 2021 dan Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik, di Ruang Mangunkusumo Setda, Kamis (12/05/2022).
Sambungnya, kendatinya seluruh Perangkat Daerah memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik utamanya informasi dan komunikasi publik. Sebagai wujud upaya pencapaian pembangunan daerah yang optimal.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menekankan, seluruh Perangkat Daerah diminta memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi dan menangani berbagai permasalahan pemerintahan yang ada. Dengan menjalin kerjasama yang baik dan kuat akan meningkatkan nilai kepatuhan pelayanan masing-masing OPD.
“Saya tak bosan mengingatkan, teruslah lakukan koordinasi dan kerjasama yang solid antar OPD, bagi OPD yang nilainya masih merah dan kuning terus tingkatkan lagi, saya optimis kita mampu masuk zona hijau,” jelas Afif.
Senada dengan Afif, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menyampaikan, data yang diambil sebagai komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja, nilai hasil evaluasi, dan tingkat akuntabilitas kinerja. Untuk itu seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kerjasama, kualitas dan performa kinerjanya sehingga mampu mendongkrak nilai kepatuhan pelayanan yang memuaskan.
Pada lingkup OPD, hanya terdapat 8 OPD yang masuk dalam zona kuning yakni Diskominfo, RSUD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Disdikpora, BPBD, DPMPTSP, Disnakertrans, dan DPUPR. Sedangkan OPD lainnya masih masuk zona merah. (Andika)
