TANGGAMUS, medianasional.id – Sejumlah organisasi profesi Pers di Kabupaten Tanggamus geram atas kebijakan Pemkab Tanggamus, sejatinya tidak pro keterbukaan publik, dengan memangkas anggaran publikasi media massa, kegiatan organisasi profesi hingga 70 persen.
Peryataan itu disikapi oleh para ketua organisasi profesi jurnalis Tanggamus tersebut dengan melakukan upaya audensi, dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diketua Sekertaris Kabupaten (Sekkab) akan tetapi upaya audensi tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Sekkab sulit ditemui.
Sulitnya untuk ditemui Sekkab Tanggamus, para ketua organisasi profesi media memutuskan untuk bertemu langsung Wakil bupati AM Syafie, kendati bertemu dengan orang nomor 2 di Bumi Begawi Jejama terkait kebijakan anggaran kegiatan publikasi dan organisasi profesi jurnalis menuai jalan buntu.
“Saya tidak mampu untuk menjelaskan walaupun saya wakil bupati, untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke Sekkab,” ujar AM Syafie kepada para awak media.
“Silahkan langsung ke sekda, coba tanyakan ke protokol sekda bisa tidak melakukan audensi,” pungkas wakil bupati kembali.
Suharni ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Tanggamus meminta Pemkab Tanggamus melalui ketua OPD yakni Sekkab, selayaknya lebih proaktif dengan pembangunan serta para media massa hal itu sesuai dengan asas keterbukaan publik.
“Jangan sampai situasi tersebut berlarut-larut, hubungan media massa dengan pemkab harus tetap terjaga dengan baik apalagi sampai alergi, untuk itu membuka dirilah karena masalah ini dapat menjadi boomerang bagi birokrasi Tanggamus,” ujar Suharni.
Geramnya para jurnalis seperti para kepala biro Se Tanggamus serta ketua organisasi seperti PWI, AWPI, AJOI, KWRI, IWO PWRI, tentang menyusul adanya informasi bahwa anggaran media organisisasi termasuk dalam pos anggaran bantuan di sejumlah satuan OPD Dinas Kominfo di pangkas 70 persen.
Budi hartono salah satu ketua organisasi mengatakan, “Kami memahami kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, meski begitu masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media dan terlebih anggaran ini dipangkas sampai melebihi kapasitas umumnya hingga 70% bayangkan saja sisanya, terlebih kami ini para media tiga bergaji,” lanjutnya.
“Pemkab Tanggamus melalui Sekkab harus lebih terbuka, jangan selalu menghindar dengan para jurnalis apalagi sampai alergi kepada kami, selama ini sekkab Tanggamus terlihat terlalu menutup diri,” ucap Budihartono .
Kekecewaan para pemburu berita tersebut terlihat ketika hendak Mediasi menemui Sekkab Hamid Heriansyah Lubis, ternyata tidak berada di ruangan atau merasa enggan untuk menemui wartawan, kendati masih dalam jam kerja bahkan waktu menujukan masih pukul 10.00 WIB.
“Kami sangat kecewa dengan Sekkab selalu menghindar dengan kami para media massa, bahkan protokolnya saja satu orang pun tidak terlihat, padahal ini masih jam kerja,” kata Imron Tara selaku ketua AWPI Tanggamus.
Buntut pemangkasan anggaran media dan organisasi serta sulitnya Sekkab untuk menjelaskan mengapa ada pemangkasan anggaran media dalam waktu dekat para media massa yang tergabung dalam front aliansi organisasi profesi setanggamus akan melakukan demo besar-besaran.
“Hal itu kami menuntut kebijakan Pemkab Tanggamus yang pro pembangunan dan saling besinergi serta keterbukaan publik khususnya media massa kepada Pemkab Tanggamus,” tutupnya. (Redi)
