Medianasional.id
Ternate – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara akhirnya mendapat piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Ternate.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Ternate, Arif Setyawantika mengatakan, penghargaan Apresiasi Stakeholder tahun 2020 ini, diberikan kepada 29 Stakeholder. Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mendapat dua penghargaan, yaitu kategori Pelayanan Lelang terbaik tahun 2020 dan kategori Pelayanan Penilaian terbaik tahun 2020.
Ia bahkan memberikan apresiasi kepada 29 Stakeholder serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah baik dalam pelayanan lelang maupun pelayanan penilaian, sehingga kedepan nanti diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
Sementara Sekretaris Daerah kabupaten Kepulauan Sula, Safrudin Sapsuha saat ditemui media ini usai menerima penghargaan, ia mengucapkan terimakasih kepada KPKNL Ternate yang telah memberikan dua penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk kategori terbaik dalam pelayanan lelang dan pelayanan penilaian tahun 2020.
“Kami bersyukur, dan alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bisa mendapat dua penghargaan. Dan Kami merasa dengan penghargaan ini, bisa menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan lagi,” Katanya.
Tak hanya itu, disampaikan pula bahwa penghargaan ini sebagai motivasi dan daya dorong untuk kedepan pemerintah kabupaten kepulauan Sula bisa menumbuhkan kinerja.
Pada kesempatan itu (red-mengakhiri), ia juga menambahkan untuk target ke depan atau tahun berikutnya, pihaknya akan lebih memperbaiki dan meningkatkan lagi agar pelayanan dan pengelolaan bisa lebih baik lagi.
Sekedar diketahui, penyerahan piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Aloysius Yanis Dhaniarto kepada 29 Stakeholder termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bertempat di Aula KPKNL Ternate.
