Turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, para Asisten Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, TP PKK Kukar, para kepala perangkat daerah, Gugus Tugas Kukar Idaman, BPJS Kesehatan,para camat se-Kukar, kepala Puskesmas se-Kukar, lurah dan kepala desa selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan se-Kukar, j uga para Pendamping Keluarga.
Sunggono mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, memuat upaya optimalisasi percepatan penurunan stunting dan pencegahan agar tidak terjadi kasus stunting baru dalam keluarga. Berbagai upaya ke arah ini pun telah, sedang dan akan terus dilakukan. Agar target penurunan stunting dapat dicapai.
Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan, mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus stunting. Berbagai tantangan dan hambatan telah dirasakan bersama selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kukar.
“Saya yakin bahwa kita akan lebih menguatkan barisan untuk terus berupaya melakukan konvergensi melalui perbaikan struktur maupun prosesnya. Mengingat upaya penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Pada saat Rapat Koordinasi Pengarah dan Pelaksana TPPS Pusat tanggal 19 Maret 2024 lalu, menyebutkan bahwa berdasarkan data SKI tahun 2023 prevalensi stunting nasional turun sebesar 0,1 % dari tahun 2022 yaitu menjadi 21,5 %. Untuk data provinsi Kalimantan Timur terdapat penurunan dari tahun 2022 sebesar 1 % menjadi 22,9 %. Data Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 27,1% sedangkan tahun 2023 belum diekspose. Diharapkan terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kukar.
Dilanjutkannya, terlepas dari adanya perbedaan data berbasis survey dengan data rutin. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa untuk menurunkan angka prevalensi stunting maka lintas sektor harus terlibat secara terintegrasi. Serta pentingnya peran keluarga dalam proses ini.
Oleh sebab itu, forum bersama seperti Rembuk Stunting ini merupakan salah satu langkah penting dan bermanfaat yang dapat dilakukan dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
“Saya berharap dalam kegiatan hari ini dapat didiskusikan dan dipastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antar perangkat daerah penanggung jawab layanan serta dengan sektor/ lembaga non pemerintah lainnya serta masyarakat,” harapnya.
Sinergi besar ini selanjutnya diharapkan menghasilkan output berupa komitmen bersama. Serta rencana intervensi gizi yang meliputi aspek promotif, preventif serta penanganan kasus stunting secara terintegrasi dan konvergen yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan serta termuat dalam rencana kegiatan tahun depan.
Peran besar unit masyarakat terkecil yaitu keluarga dalam upaya penurunan stunting sangat penting. Strategi dan mekanisme penguatan keluarga ini dirancang melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada ditiap kecamatan. Sungguh besar peran TPK ini, dalam melakukan pendekatan kepada keluarga terutama dalam bentuk pendataan dan penemuan kasus secara dini, edukasi, serta pendampingan pada keluarga risiko stunting.
Sehingga dalam menyusun rencana intervensi, ada baiknya dilakukan penguatan kepada TPK ini agar mereka lebih mampu melakukan pendampingan pada keluarga. Kepada para camat sebagai Ketua TPPS, agar lebih memperkuat fungsi koordinasi mulai tingkat desa dan kelurahan, kecamatan bahkan konsultasi ke tingkat kabupaten.
“Mari kita jadikan upaya integrasi dan konvergensi penurunan stunting ini sebagai amal jariyah kita agar generasi muda penerus bangsa ini menjadi generasi yang sehat, kuat dan mampu berjuang untuk memajukan daerah kita serta negara dan bangsa yang kita cintai ini,” ajaknya.
Sunggono pun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, seluruh pemangku kepentingan baik lingkup pemerintahan maupun pihak swasta yang telah bekerja keras dan bekerjasama dalam upaya penurunan stunting. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan dalam upaya integrasi penurunan stunting ini.
“Saya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus secara konsisten berfokus dalam melakukan upaya signifikan yang terintegrasi dalam penurunan stunting di Kutai Kartanegara,” demikian ujarnya. (Adv)
