Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa atau kelurahan, dari adanya sistem pemerintahan tersebut diamanatkan pada perundang-undangan yang berlaku. Oleh kerena itu kerja sama pemerintahan menjadi kebutuhan dan suatu keharusan, dalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab maupun kewenangannya dengan tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana dari amanat konstitusi. Tidak hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat semata, namun peran dan tugas bersama seluruh pemerintahan mulai dari desa hingga ke pemerintah pusat. Sebagai salah satu contoh kongrit yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai wadah kemajuan suatu daerah dalam menciptakan kesejahteraan akibat dari penyediaan jalan dan jembatan, dimana semua perputaran ekonomi bisa tumbuh berkembang dari daerah dari pusat kota sampe pelosok desa.
Pembangunan jalan adalah tugas semua pemerintahan, pada umumnya yang di kenal dengan klasifikasi pada kelas jalan, contohnya jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan sampai ke jalan desan atau kelurahan. Hal ini hampir tidak bisa di lepas pisahkan dengan daerah yang satu dengan daerah lain yang saling menyambung dan terhubung. Karena jalan negara di bangun oleh pemerintah pusat, jalan provinsi di bangun oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten / kota di bangun pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu keharusan untuk membangun kerja sama. Dimana kehadiran kerja sama dan sinergitas yang maksimal akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota harus membangun mitra kerja sama dalam melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang di butuhkan, sehingga menjadi persyaratan pertama bagi pemerintah yaitu bekerja untuk pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dengan membangun rencana yang strategis, rencana aksi dan taktis sebagai barometer keberhasilan birokrasi yang dijalankan mesin birokrasi dalam organisasi pemerintahan.
Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan hasil advokasi di lapangan telah menunjukan bahwa pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, terindikasi tidak harmonis dalam membangun infrastruktur pembangunan jalan di kabupaten halmahera selatan, dari kedua di pemerintahan ini saling mengklaim kebenaran siapa yang paling berhak untuk membangun jalan dan jembatan.
Hal ini kami menilai kedua pemerintah seperti lagi berlomba-lomba membangun infrastruktur, namun sialnya baru terjadi di masa pemerintahan Bupati Usman Sidik yang memiliki semangat membangun daerah, namun di intervensi oleh pemerintah provinsi Maluku Utara, akibat dari kelalaian pemerintah provinsi Maluku Utara sendiri yang gagal dalam membangun pembangunan khususnya di beberapa daerah pada kabupaten Halmahera Selatan, yang sangat menonjol pada pembangunan jalan lingkar obi, gagal di bangun akibat dari pertikaian dua belah pihak, apakah jalan lingkar pulau obi, dan berapa jalan lainnya merupakan kewenagan dari pemerintah provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sementara tidak jalankan. Sehingga pemerintahan kabupaten Halmahera Selatan, yakni Usman Sidik yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap rakyat sendiri sehingga membuat berbagai terobosan untuk menjawab kebutuhan dari keluhan masyarakat yang selama ini tidak terpenuhi terutama pada masyarakat kepulauan obi yang daerah penyumbang APBD terbesar di Kabupaten Halmahera Selatan pada sektor pertambangan. Namun tidak diperhatikan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten sebelumnya, mulai dari pemerintahan dimasa kepemimpinan Muhammad Kasuba di dua periode, dimana dimasa kepemimpinannya pernah memberikan harapan palsu terhadap masyarakat kepulauan Obi tentang pemekaran Pulau Obi, dan juga di masa Bahrain Kasuba tidak ada pembangunan jalan di kepulauan Obi bersama pemerintahan Provinsi KH. Abdul Gani Kasuba.
Dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Halmahera Selatan, sangat elok dan tarik menarik dari pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, dan Provinsi Maluku Utara, bahkan sampai di level nasional pada kementrian PUPR Pusat.
Hal ini sangat di sayangkan jika perdebatan ini tidak teredam dan masi berlanjut, maka pastinya masyarakat akan menjadi korban akibat dari tidak sinergitas dalam membangun sebuah daerah.
Olehnya itu Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Halmahera Selatan berharap kedua belah pihak duduk bersama satukan visi dan gagasan untuk bangun daerah, karena representasi dari dua pemerintahan ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat provinsi Maluku Utara, dan khususnya masyarakat di kepulauan Obi.
Jadi kami berharap kepentingan masyarakat harus diprioritaskan, bukan kepentingan elit politik, sehingga pertikaian masi sering terjadi seperti anak kecil yang belum dewasa dalam merebut kue.
Pada prinsipnya masyarakat akan menilai pemerintah siapa yang ikhlas membangun daerah, maka mereka itulah yang perlu didoakan sehingga panjang umur.
