Pemalang, medianasional.id – UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Pemalang di halaman kantor diduga melakukan pemasangan atau pengibaran bendera merah putih terbalik.
Dampaknya dapat menimbulkan baik secara hukum, administratif, maupun sosial bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara.
Pemasangan bendera merah putih yang terbalik dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian, kurangnya penghormatan terhadap simbol negara atau menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.
Diduga terjadi kelalaian dari aparatur atau pimpinan instansi semestinya dapat melakukan teguran lisan maupun tertulis kepada petugas yang bertanggung jawab.
Pengibaran dan pemeliharaan bendera merah putih kurangnya evaluasi terhadap prosedur pembinaan disiplin pegawai sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Dampak terhadap kepercayaan publik masyarakat dapat menilai bahwa instansi tersebut kurang cermat maupun teliti dalam menjalankan tugas terutama kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh dalam penghormatan terhadap simbol negara.
Penggunaan bendera negara diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pemasangan terbalik dilakukan secara sengaja dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara dapat berpotensi masuk ke ranah pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut.
Namun jika terjadi karena kelalaian atau kesalahan teknis biasanya diselesaikan melalui pembinaan dan tindakan administratif setelah dilakukan klarifikasi.
Kepala UPTD Dinas Sosial Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang akrab disapa Bu Kusuma ketika ditemui oleh medianasional.id Kamis, (4/6/2026) menyampaikan “mengakui itu murni kesalahan dari pihak kami,dan meminta permohonan maaf dirinya memang perlu adanya kritik dan masukan terutama evaluasi baik dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
