Indramayu, Medianasional.id – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mematuhi instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait penghentian total penerbitan izin pembangunan wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.
Meski wilayah Indramayu didominasi oleh lahan pertanian alih-alih hutan murni, Lucky memastikan bahwa pemanfaatan ruang di daerahnya selalu berada di bawah pengawasan ketat dan koordinasi intensif bersama Kementerian ATR/BPN.
Langkah ini memperkuat posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional terbesar di Indonesia. Saat ini, wilayah tersebut memiliki hamparan sawah produktif seluas 125 ribu hektare, yang diperkuat oleh status hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 84 ribu hektare serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mencapai hampir 90 ribu hektare.
“Hamparan sawah kita merupakan yang terbanyak untuk tingkat kabupaten di Indonesia. Ini adalah kebanggaan yang tentu akan terus kami jaga dan lindungi,” ujar Lucky dalam keterangannya, Sabtu (16/05/2026).
Terkait tingginya permintaan alokasi lahan dari berbagai sektor—termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, KKP, hingga Kementerian Lingkungan Hidup—Pemkab Indramayu kini memilih bersikap hati-hati.
Pemerintah daerah saat ini tengah menunggu finalisasi penyusunan denah tata ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan selaras tanpa memicu tumpang tindih regulasi.
