Lombok Barat, medianasional.id – , Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Perekonomian Setda mengelar Forum Grup Diskusi (FGD), untuk mengoptimalisasi penggunaan DBHCHT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022Kamis, 18 November 2021.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Barat, Agus Rahmat Hidayat, sekaligus panitia acara mengatakan pelaksanakan kegiatan ini untuk koordinasi terkait perencanaan kegiatan penggunaan DBHCHT 2022.
“Paling tidak, ada gambaran kita di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat untuk menyusun rencana kerja 2022 yang berasal dari sumber DBHCHT,” ungkapnya saat menyampaikan laporan
Asisten II Setda Kabupaten Lombok Barat, Rusditah menilai optimalisasi penggunaan dana DBHCHT 2021 kurang optimal karena terjadi kekeliruan pada juklak juknis untuk pelaksanaan bidang sosial sehingga memunculkan sisa anggaran.
“Tentu penggunaannya kita mengacu kepada peraturan menteri keuangan yang tadi, tentu juga dilengkapi dengan juklak juknis untuk penggunaan itu. Sehingga kita menahan uang itu untuk menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di tahun 2022,” terangnya
“Insyaallah tahun 2022 ini kita komunikasikan semua dengan teman-teman OPD terkait, untuk mulai menyusun perencanaannya perencanaannya. Nanti akan kita evaluasi bersama BAPPEDA tentang penggunaan atau arah kegunaan baik yang SILPA maupun yang tambahannya,” sambung Rusditah
Dikatakan, upaya untuk meningkatkan DBHCHT di Lombok barat, Pemda akan membangun kawasan industri rokok.
“Insyaallah kita Lombok Barat siap menerima tantangan itu untuk kita bangun kawasan industri rokok sehingga tentu dengan harapan dapat memaksimalkan DBHCHT kita,” cetusnya
“Kita akan usulkan secepatnya, kalau provinsi sudah siap, maka kami juga siap,”tambahnya.
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Mataram Riyanto Hadi Saputro menyatakan siap terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Lombok Barat untuk optimalisasi DBHCHT.
“Kita tetap akan bersinergi teruskan dengan Pemda untuk pemberantasan rokok ilegal nya itu terutama kepada bekerjasama dengan Satpol PP nya,” tegasnya
“Kita tidak akan lepas tanganlah, kita tidak membiarkan Pemda itu berjalan sendiri, tetap kita asistensi bagaimana baiknya untuk pemanfaatan memaksimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dan nantinya kan itu jangka panjangnya untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Barat pada umumnya” katanya.
Peserta FGD dari unsur Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (Aziz)
