Brebes, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Pertanian Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam di Lereng Gunung Slamet” di Aula Kawedanan Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, menjadi wadah dialog bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara upaya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian di kawasan lereng Gunung Slamet.
Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, anggota DPRD, Perhutani, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, aktivis lingkungan, mahasiswa, pelaku usaha, perwakilan petani, hingga investor. Seluruh peserta diajak membangun kesamaan pemahaman bahwa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan.
Dalam sambutannya, Bupati Brebes mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kejadian longsor dan pergerakan tanah di kawasan lereng Gunung Slamet dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, persoalan lingkungan yang terjadi saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Selama satu tahun lima bulan ini, hati saya terasa prihatin melihat bencana yang terus terjadi. Program Brebes Beres tidak akan terwujud hanya oleh Bupati dan Wakil Bupati saja, melainkan butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa forum tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan merumuskan solusi bersama yang dapat menjaga keseimbangan antara aktivitas pertanian dan kelestarian alam.
Ia juga menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di wilayah lereng Gunung Slamet agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kerja sama harus saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Perusahaan tidak boleh hanya mengambil keuntungan semata, sementara kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar diabaikan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menyampaikan larangan keras terhadap perluasan lahan yang masuk ke kawasan hutan lindung maupun area yang telah direboisasi dan dipulihkan bersama para pemerhati lingkungan.
“Kawasan hutan yang sudah dipulihkan harus tetap dijaga sebagai paru-paru alam sekaligus benteng alami dalam mencegah bencana,” katanya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap program penghijauan agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan untuk reboisasi harus memberikan hasil nyata bagi pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Administratur Perhutani Pekalongan Barat, Maria Endah Ambarwati, mengungkapkan bahwa sebagian kawasan lereng Gunung Slamet telah mengalami degradasi lingkungan dan konflik tenurial. Untuk itu, Perhutani mendorong penerapan pola agroforestri yang mengombinasikan tanaman keras dengan tanaman pertanian sebagai solusi yang dapat menjaga fungsi ekologis sekaligus mendukung ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Hendri Adi Komara, menjelaskan bahwa lereng Gunung Slamet merupakan sentra hortikultura penting, khususnya komoditas kentang yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga petani di wilayah pegunungan.
Di sisi lain, petani kentang asal Desa Wanareja, Ahmad Wahyono, menyatakan dukungannya terhadap program konservasi dan reboisasi. Namun, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang tidak mengorbankan mata pencaharian petani.
“Kami mendukung konservasi dan reboisasi, tetapi kami juga berharap ada solusi agar perubahan kebijakan tidak memutus sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta forum sepakat bahwa penegakan aturan terhadap pelanggaran kawasan hutan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana di masa mendatang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Brebes berharap dapat merumuskan strategi tata kelola pertanian yang mampu menjaga produktivitas lahan, melestarikan lingkungan, serta mengurangi risiko bencana alam di kawasan lereng Gunung Slamet. Hasil forum nantinya akan menjadi dasar kebijakan yang mengikat seluruh pihak demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. (Andi)
