Tubaba, medianasional.id – Terkait pemberitaan SMK Muhammadiyah Tumijajar yang diduga melakukan Diskriminatif kepada orang tua wali murid agar melunasi biaya penunjang pendidikan tahun ajaran 2019/2020 nampaknya menjadi perhatian khusus Ketua Korwil Tim Investigasi Dan Pengkaderan Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara Provinsi Lampung,
Gunadi, ketua korwil Lampung menjelaskan, bahwa apa yang dirasakankan orang tua murid patut kita prihatin atas beban yang mereka rasakan bahkan patut kita Duga SMK Muhammadiyah Tumijajar Mencidrai UU No 20 Tahun 2003 Tentang Setandar Pendikan Nasional Dan Wajib Belajar 6 sampai 12 tahun, ucap Gunadi saat dihubungi telpon selulernya, Rabu malam (11/9/2019).
Lebih lanjud dijelaskan Gunadi, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendikan Nasional Dalam BAB III.Pasal 4 Ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, “ada Larangan pungutan bagi sekolah yang menerima Dana Bantuan Oprasianal Sekolah (BOS),” tutupnya.
Untuk diketahui, SMK Muhammadiyah Tumijajar melakukan pungutan kepada siswa/siswi Tahun pelajaran 2019/2020 dengan menggukan sistem Google Form kelas X, XI, XII, bahwasannya pada tanggal 20 September sampai dengan 28 September 2019 orang tua wali murid harus melunasi penunjang pendidikan sebesar Rp 3.250.000 per siswa yang mana biaya tersebut sangatlah membebani para orang tua, tutupnya
Dari pantauan Medianasional.id di lapangan, nampak orang tua wali murid merasa terbebani dengan batas waktu yang diberikan pihak sekolah.pasalnya bantuan yang awalnya bisa dilakukan melalui cicilan, kini harus dilunasi hingga akhir September ini.
“Sedikit berat mas biaya yang harus kami bayarkan, sebab kami selaku orang tua mengharapkan anak kami bisa bersekolah ditempat yang lebih baik.namun dikarenakan biaya tersebut kami pihak keluarga sedikit kebigungan,” ujar salah satu orang tua yang tak ingin disebutkan namanya. ( Hadi)
