Tanggamus, medianasional.id – Pasca gagalnya rembuk pekon yang dipimpin langsung oleh Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Tanggamus, warga Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung melakukan Aksi demo di depan rumah ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP). Warga menuntut Iswandi harus menandatangani APBDes agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat terealisasi selama 5 bulan ini di tahun 2022. Selasa (07/06/22).
Selama tahun 2022 APBDes tidak kunjung ditanda tangani oleh badan Hippun Pemekonan (BHP) setempat. Sikap ketua BHP beserta 4 anggotanya tidak mencerminkan sebagai wakil masyarakat terkesan mementingkan kepentingan pribadi mereka saja dengan ulahnya mereka tersebut warga terkena imbasnya.
Hal itu terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan beberapa kali rembuk pekon yang telah dilakukan dan mengalami jalan buntu tidak selesai dalam setiap masalah rembuk. Banyaknya warga yang mendatangi rumah ketua BHP menuntut agar Iswandi menandatangani APBDes tetap saja tidak digubris, keras dengan egonya sendiri.
Salah satu warga yang mengukuti demo yaitu Sarpan mengatakan, “Kami warga Pekon Gedung Agung merasa kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh BHP, mereka yang seharusnya membela dan menyerap aspirasi warga tapi ini malah menyusahkan kami bukan melayani malah bertindak Arogan dengan kemauan nya sendiri,” kesalnya.
“Bantuan BLT yang seharusnya sudah disalurkan kepada kami tapi ini sudah lima bulan belum juga mendapatkan karena BHP tidak mau tanda tangan APBDes,” katanya.
“Kami dan warga lainnya sudah melakukan upaya dengan mendatangi Rumah ketua BHP dan menanyakan secara langsung, tapi tetap saja tidak mau menandatangani APBdes. Kalau dia memang perwakilan Aspirasi warga seharusnya jangan menyusahkan kami dong jangan ada masalah pribadi rakyat jadi korban seperti ini,” imbuhnya.
Dia bersama warga lain penerima BLT tapi belum tersalurkan tersebut berharap kepada pemerintah daerah agar mengambil kebijakan dan menindak tegas BHP karena sudah menyusahkan warga pekon gedung agung.
“Kalau memang BHP tidak mau kerja dan tidak mikirin warga nya secepatnya mengundurkan diri saja karena ini menyangkut kepentingan warga banyak terutama kami sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD,” tegasnya.
Perihal Iswandi ketua BHP pihaknya tidak mau menandatangani APBDes karena merasa BHP selama ini tidak dimanfaatkan, kata ketua BHP.
“Selama ini kami merasa tidak pernah dihargai dan dimanfaatkan pihak pekon Gedung Agung, pasalnya kami tidak pernah diajak musyawarah dalam penyusunan APBDes tersebut”, kata Iswandi, saat rembuk pekon Minggu 5 Juni 2022.
Demo berjalan secara kondusif walaupun BHP tetap tidak mau tanda tangan saat demo sehingga warga pekon Gedung Agung meradang, menuntut agar ketua BHP dan anggotanya harus mengundurkan diri dan secepatnya membentuk BHP yang baru karena warga butuh dilayani dalam pemerintahan pekon.(Redi)
