Pesawaran, Medianasional.id – Masyarakat Kabupaten Pesawaran mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terkait adanya dugaan oknum Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Pesawaran bersama Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang telah melakukan Korupsi berjama’ah dengan cara melakukan pemotongan Dana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau Asuransi Sawah, terhadap petani yang gagal panen karena kekeringan pada tahun 2018 lalu.
Demikian diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher, dirinya berharap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kalianda untuk mengusut adanya potongan Dana AUTP yang dilakukan oleh oknum Distanak dan Gapoktan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher.
“Hukum adalah panglima tertinggi di negara kita, jadi saya mendesak aparat penegak hukum harus mengusut sampai tuntas adanya pemotongan Dana AUTP ini, kasian petani dah jatuh ketimpa tangga lagi, jangan sampai hal ini jadi pembiaran dan terus akan terulang,” jelas Mualim yang juga sebagai salah satu tokoh panitia pemekaran Kabupaten Pesawaran kepada Awak Media, Selasa (30/4/19).
Untuk diketahui Kabupaten Pesawaran mendapatkan Dana Asuransi Sawah sebanyak 1097 hektar namun yang setujui sebanyak 874 Hektar yang tersebar di tiga kecamatan.
Sementara untuk total yang mendapatkan Asuransi sawah di Gunung sari seluas 297 Hektar x Rp 6 juta, dugaan yang di fiktifkan oleh Gapoktan seluas 40 Ha dan dari kelompok tani (Poktan) dana Rp 6 juta namun di terima petani hanya Rp 3 juta sampai Rp 4 juta saja.
Kronologisnya, sebelum pencairan, Ketua Gapoktan dan bendahara mengkoordinir semua Poktan dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Poktan kemudian diambil, selanjutnya dikumpulkan kembali oleh Gapoktan dan dibagikan ke petani.
Namun yang lebih miris lagi, ada Dana yang mengalir ke bagian Dinas Pertanian Pesawaran ke Oknum yang bernama Aisah dan Edi Hakim, per Hektarnya diminta Rp 250 ribu.
“Bukan hanya saya aja pak yang dipotong dananya, tapi semuanya, malah ada yang cuman dapat Rp 3 juta aja per hektarnya,” ungkap salah satu petani yang mengalami gagal panen.
Namun katanya, dirinya bersama beberapa orang petani yang menerima dana tersebut disuruh tanda tangan kalau bantuan tersebut satu hektar mendapatkan Rp 6 juta tapi mereka menerima hanya Rp 3 juta sampai dengan Rp 4 jutaan.
“Kami disuruh tanda tangan dari nilai yang seharusnya Rp 6 juta, namun terima nya tidak segitu,” ujarnya.
Salah satu Ketua Gapoktan di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau, Harno Irawan ketika dikonfirmasi terkesan menghindar dan menutupi permasalahan tersebut.
“Saya kurang tau juga masalah itu bang, nanti lah kita ngobrol-ngobrol ini saya lagi tidak enak badan, lagi sakit bang,” ujarnya.
Sementara itu Aisah bersama Edi Hakim Oknum dari Dinas Distanak bidang Prasarana dan sarana pertanian, walau dirinya menyangkal telah melakukan pungutan sebesar Rp 200 ribu per Hektar namun permasalahan tersebut jangan sampai mencuat.
“Kita ketemu dan ngobrol dulu lah Om, seperti apa solusi yang terbaiknya, jangan sampai permasalahan ini dipublikasikan,” katanya dengan nada gemetar saat dikonfirmasi, Kamis (28/2/19).
Terpisah Kepala Distanak Kabupaten Pesawaran Anca Marta Utama, sudah mendengar adanya dugaan Dana AUTP terhadap petani yang gagal panen karena kekeringan pada tahun 2018 lalu, serta melakukan pemanggilan terhadap oknum Distanak yang terlibat pemotongan Rp 200 ribu sampai dengan Rp 250 ribu per hektar.
“Iya saya sudah mendengar permasalahan tersebut, saya dan telah saya panggil anak buah saya bernama Aisah,” jelas Anca Martha, ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler, Senin (11/3/19).
Dia menjelaskan bantuan AUTP tersebut adalah program asuransi telah berjalan tiga tahun yang lalu jadi tugas Distanak hanya meneruskan angka kerusakan ke Jasindo.
“Untuk Pak Edi Hakim itu bukan stap saya tapi dari provinsi sebagai pengamat organisme pengganggu tanaman dari Pertanian Lampung, tapi kalau Aisah memang stap saya,” ujarnya. (Samuel)
