Koordinator Daerah LSM JPK, Hendri Dunan, foto:istimewa
Tulangbawang Barat, redaksimedinas.com – Kordinator Daerah (korda) Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM -JPK) Kabupaten Tulang Bawangbarat(Tubaba) Hendri Dunan mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten setempat agar kepala dinas (PUPR) Iwan mursalin bertindak tegas terhadap pihak rekanan nakal yang mengerjakan proyek derainase di tiyuh (desa) Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik, yang menjadi cemoohan di kalangan masyarakat tiyuh setempat Akibat keburukan kualitas dalam pengerjaan pembangunan proyek drainase dikerjakan oleh pihak rekanan yang tidak bermutu dikerjakan asal jadi.
Hendri dunan menilai pihak rekanan telah mengabaikan Undang-Undang keterbukaan informasi publik (KIP) seharusnya pihak rekanan terlebih dahulu memasang Pelang informasi proyek sebelum proyek itu akan dimulai dikerjakan agar masyarakat tiyuh setempat bisa mengetahui dari mana sumber proyek itu dan anggaran dana nya berapa, karena pembangunan itu menggunakan uang negara dan uang rakyat,” jadi keterbukaan informasi publik itu penting di pahami,” jelasnya Hendri dunan saat dihubungi tim Medinas melalui telpon selulernya pada Jumat (17/11-2017)
“Jadi saya sangat mengapresiasi bagi masyarakat gunung katun Tanjungan yang sudah ikut peduli memerangi oknum rekanan nakal, hal itu tentu dengan harapan positif demi mendukung lajunya program -program unggulan Bupati dan wakil bupati tubaba Umar Ahmad.SP. dan Fauzi hasan.SE.MM. yang dari tahun ke tahun terus memiliki semangat membangun demi
kesejahteraan masyarakat di daerah bumi ragem sai mangi wawai selama ini,”tuturnya
Proyek Derainase ditiyuh (desa) Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Foto:istimewa
Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya dari lembaga (JPK) akan membentuk team untuk turun ke kabupaten Tubaba guna melihat kondisi pembangunan dan mengambil bahan simpel proyek derainase yang di komplin oleh masyarakat tiyuh gunung katun Tanjungan,
“Saya menduga ada unsur kelalaian yang di dilakukan oleh pengawas lapangan dan PPTK pada proyek derainase yang masih satu paket dengan proyek jalan Hotmix tersebut, seharusnya pihak dinas terkait harus lebih paham tugas dan fungsinya memangku jabatan sebagai pejabat pengawas teknis kegiatan (PPTK) pada proyek itu, jika proyek derainase itu di komplin oleh masyarakat ,bahwa masyarakat meminta kepada pihak rekanan proyek itu harus di bongkar total di mulai dari titik NOL kembali, maka pihak terkait harus merespon apa yang diharapkan oleh masyarkat tiyuh setempat, dari pada nanti akan menimbulkan bias yang akan berdampak buruk mencidrai bagi pembangunan lain di kabupaten tubaba,” Pungkas Hendri dunan (Der/Angga)
