Sanana, medianasional.id – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Sanana, menyatakan sikap pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia yang artinya sebagai warga negara harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam negeri maupun luar negeri dari kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan paham-paham ideologi tertentu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kota LMND Sanana Iswandi Kailul kepada media ini, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, pancasila di era digital yang di sebut dengan refolusi 4.0 saat ini telah kehilangan hakekatnya sebagai filosofi dasar negara bagi bintang arah bangsa Indonesia.
Lanjut dia, pancasila sebagai wujud gotong royong, menolak penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa, di atasnya akan dibangun negara yang kuat, dan atau masyarakatnya hidup yang aman damai.
Dijelaskan, Indonesia telah dirusak dan diporak–porandakan sejak dulu sampai sekarang oleh kelompok – kelompok yang mencari keuntungan penuh dari Indonesia, baik sumber daya alamnya maupun dari kehidupan bangsa Indonesia, tanpa mengindahkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kerakyatan serta kebangsaan Indonesia.
“Rakyat Indonesia terkhususnya Provinsi Maluku Utara (Malut), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) di tengah-tengah masyarakat telah mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan masih banyaknya kebijakan penyelenggara negara dan daerah yang dinilai justru tidak mengikuti nilai-nilai Pancasila seperti kebijakan membangun kepentingan petani yang di atur dalam pancasila dan UUD 1945,” Ucapnya.
Lanjut dikatakan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sangat menciderai nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan dan keadilan sosial. Sistem ekonomi kerakyatan yang di atur dalam UUD 1945 yaitu pasal 33 ayat 1 Sistem perekonomian di atur secara kekeluarga yang seperuntuhnya sebesar-sebesarnya kepada rakyat, namun sekarang ini yang terjadi sistem ekonomi di liberal ugal-ugalan, yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) juga seiring dengan pemerataan kesejahteraan sosial dapat dirasakan dan disaksikan hanya 20 persen masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketidak adilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin marak menjadi api yang membakar dan meluluh lantakkan Persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Sementara, pada kesempatan tersebut Sekretaris LMND Kabupaten Kepulauan Sula Junaidi Peuleu menambahkan, telah banyak disuguhi desain ekonomi-politik dalam kerangka neo-liberalisme yang menempatkan peran negara yang relatif minimal dengan dalih untuk meningkatkan penawaran. Namun faktanya justru melahirkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang ekstrem, pada akhirnya mengganggu sisi permintaan (daya beli masyarakat) hingga melemahkan ekonomi secara keseluruhan.
“Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuntut peran Negara yang lebih aktif di dalam perekonomian untuk menghalau kegagalan pasar yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Disini peran negara dibutuhkan untuk mendorong produktifitas yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik. Sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,”pintanya.
Ia juga mengungkapkam dalam pelaksanaan paham neoliberalisme jelas adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para Pemimpin negara ini, yang diawali dengan masuknya modal asing berwatak imperialis melalui UU PMA tahun 1967 kemudian dituntaskan dengan amandemen UUD 1945 yang berwatak liberal yang bertentangan dengan semangat Preambule UUD 1945.
Junaidi Juga menuturkan semoga adanya pemerintah negara yang baru bisa kembali menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, dan pengembalian peran negara tak berarti negara mengatur seluruh kehidupan secara dominan. Namun negara harus bertugas mendistribusikan akses masyarakat memiliki kemampuan untuk meraih well-being untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Kapitalisme dan Neoliberalisme telah gagal membawa Indonesia menjadi sejahtera, dengan tekad baja dapat mengubah haluan ekonomi kapitalistik dan neoliberal menjadi haluan ekonomi yang berdasarkan Pancasila serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.
“Kami atas atas nama pengurus Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Kepulauan Sula sangat berharap pemerintah negara dan provinsi, sampai tingkat kabupaten kota, dapat menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang di titipkan oleh parah pejuang bangsa yakni UUD 1945, yaitu Pasal 33, dan Pancasila, secara utuh dan baik untuk kepentingan seluruh rakyat indonesa,”Pungkasnya (Red)
Reporter : Isrudi Koroy
Editor : Safrin
