Lampung Barat, medianasional.id – Pemkab Lampung Barat menerima lanjutan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Barat. 23 Maret 2022, di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Haanurin, Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Barat, Okmal, Sekretaris Inspektorat Lampung Barat, Ahmad Sukri, Ketua tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Hery Herdiman dan empat orang anggotanya, Luna Nur Amalina, Ardian Firdaus, Eko Nur Susato serta Muhammad Rifan Jailani.
Kehadiran Hery Herdiman bersama anggotanya di Lampung Barat ini sudah kali kedua untuk melakukan pemeriksaan di kabupaten Lampung Barat di Tahun 2021.
Kedatangan yang pertama dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas keuangan Pemda yang dilakukan selama 25 hari dari tanggal 3 Februari sampai dengan 26 Februari.
Kedatangan yang kedua ini dalam rangka pemeriksaan merinci atas keuangan pemerintah daerah di Tahun 2021, yang dilakukan selama 30 hari dimulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan 20 April.
Ketua tim BPK Provinsi Lampung, Hery Herdiman mengapresiasi jajaran Pemkab Lambar yang selama ini telah menunjukkan kinerja yang baik.
Karena ada temuan-temuan di tahun lalu, untuk tahun ini sudah ditangani, hal ini menjadi penilaian bagi pusat terhadap kinerja Pemkab Lambar.
Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mat Hasnurin menyambut baik atas kehadiran pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Barat.
Pemkab Lambar di tahun 2020 lalu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, namun Mad Hasnurin berharap kepada tim BPK agar tetap memberikan bimbingan dan arahan.
“Kedepan, setelah hasil dari pemeriksaan BPK selesai, semoga pemkab lambar meraih hasil yg baik dan mendapatkan WTP yg ke-12 kalinya,” katanya.
Ia mengungkapkan untuk pemeriksaan dari tim BPK kali ini lebih terperinci dari pemeriksaan yang sebelumnya. Maka Mad Hasnurin meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Barat untuk mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan, agar jika terdapat pertanyaan dapat dipertanggung jawabkan.
“Karena yang akan diwawancara itu terkait dengan laporan kita seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Bendahara, harus siap-siap supaya bisa menjawab apabila ada pertanyaan,” tutupnya. (Ariph)
