Sorong, medianasional.id- Komisi IX DPR RI Kunjungan kerja (Kunker) di Papua Barat Daya (PBD) dan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah provinsi (Pemprov) daerah setempat, diantaranya dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad yang di dampingi Pj. Sekda beserta pimpinan OPD lingkup Pemprov PBD, Jumat (14/7/2023).
Pada pertemuan tersebut, Pj Gubernur memberi apresiasi dan ucapan terimakasih atas kehadiran Komisi IX, dan yakin dengan Kunker Komisi IX kali ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada pihaknya (Pemprov PBD) untuk bekerja lebih keras dan serius demi kepentingan seluruh masyarakat di provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Dikatakan Pj Gubernur, bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi baru, yaitu untuk bagaimana menjadikan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif.
Tak hanya itu, persoalan pengangguran, kemiskinan dan kesehatan juga disampaikan dan dibahas Mohammad Musa’ad dihadapan Komisi IX DPR RI.
“Kami berikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kehadiran Komisi IX. Kami yakin dengan dikunjungi Komisi IX akan memberikan semangat dan motivasi kepada kami di wilayah Malamoi, di wilayah kepala burung untuk bekerja lebih keras lagi, lebih serius lagi. Dan pasti lebih ikhlas lagi untuk kesejahteraan di provinsi Papua Barat Daya,” tandas Pj Gubernur.
Sementara itu, Wakil ketua (Waket) Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menntuturkan, kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk komitmen Komisi IX di dunia kesehatan.
Untuk itu, pihaknya (Komisi IX DPR RI) mendorong agar tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dapat naik kelas dengan memenuhi semua syarat dan kriteria yang telah ditentukan.
“Komitmen kami komisi IX mendukung penuh upaya naiknya tipe RSUD JP Wanane dari C ke B, tentunya sarana dan prasarana alat kesehatan serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan kami dorong untuk dipenuhi,” kata Melkiades Laka Lena saat memimpin rapat bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Melki sapaan singkat Waket Komisi IX DPR RI berujar,bahwa pihaknya sudah mendapat masukan terkait dengan anggaran yang sangat dibutuhkan Pemerintah provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD).
“Sehingga akan menjadi perhatian Komisi IX dan itu akan kami dorong pada RAPBN tahun anggaran 2024 mendatang,” tegasnya.
Tim Liputan medianasional.id
Sumber : Pemprov PBD
