Mataram, medianasional, NTB – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat (MW KAHMI NTB), Ir. HK. Lalu Winengan, M.M., meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, untuk menerapkan kebijakan Jeda Gizi Nasional (JGN) yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Permintaan itu disampaikannya melalui media, Minggu (5/7) di Mataram.
HK. Lalu Winengan berpandangan, penerapan JGN diperlukan, mengingat kompleksitas permasalahan yang mengiringi pelaksanaan program MBG yang makin terungkap ke publik pasca ditetapkannya sejumlah petinggi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung.
“Salah satu akibat yang cukup besar dari ditersangkakannya sejumlah petinggi BGN sebagai hulu dari pelaksanaan program MBG, telah menghilirkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut,” katanya.
HK. Lalu Winengan mengapresiasi penghentian sementara operasional MBG selama masa liburan sekolah, sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini. Namun demikian Lalu Winengan menyatakan, hal itu tidak cukup waktu untuk mengurai kompleksnya permasalahan di seputar pelaksanaan MBG.
“Dibutuhkan waktu lebih lama dengan melibatkan sejumlah unsur, untuk menata kembali pelaksanaan program ini,” tandas HK. Lalu Winengan.
HK. Lalu Winengan, memberikan catatan, MBG adalah program sangat prioritas dari pemerintahan Prabowo – Gibran. Karena program ini memiliki misi yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, para orang tua lanjut usia, dan janda-janda. “Tidak berlebihan jika Presiden RI, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut,” karanya.
“Namun yang sangat disayangkan dan harus diantisipasi, jika permasalahan yang mengiringi dan masih mengikuti pasca penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN belum clear and clean, sampai kapanpun program ini akan terus mengundang tanda tanya besar di mata publik,” imbuh HK. Lalu Winengan.
JGN kata HK. Lalu Winengan bisa menjadi jalan tengah dari menguatnya isu antara yang menginginkan program MBG berlanjut dan yang menyuarakan program MBG diberhentikan. Pasalnya keduanya memiliki alasan yang sama-sama harus didengarkan.
“Yang menginkan program berlanjut karena melihat sisi manfaat dari Program MBG. Di sisi lain, desakan agar program MBG diberhentikan karena prakteknya masih ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, ditemukannya pejabat publik seperti Anggota DPR, Bupati dan atau Walikota, yang memiliki titik dapur lebih dari lima,” ungkap HK. Lalu Winengan.
