Mandailing Natal, medianasional.id – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung mengatasnamakan dari Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) Geruduk atau melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Perikanan Madina, terkait dugaan Mark Up APBD Tahun 2023, Selasa (5/12/2023).
Fery Laso Lubis didepan kantor Dinas perikanan Madina dalam orasinya menyampaikan dengan getol.
“Dimana berdasarkan Data yang kami kantongi terkait belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 84.000.000 TA 2023, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 161.030.000 TA 2023, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 151.200.000 TA 2023, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp 118800000 TA 2023, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 314.312.000 TA 2023, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 107.484.000 TA 2023. Kami duga kuat Adanya Mark Up yang mengarah pada Praktek Korupsi,” ucap Fery.
Sementara Robi Nasution juga menyampaikan tegas dalam orasinya, “Berdasarkan data yang kami himpun adanya dugaan kuat Mark Up tersebut, tentunya sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga akan merugikan keuangan Negara,” tegas Robi.
Lebih lanjut masih dalam orasinya menegaskan kembali, “jika oknum pimpinan saja terlibat dugaan korupsi bagaimana mungkin kita dan masyarakat sejahtera, malah akan menyengsarakan rakyat Madina, sebab Korupsi adalah musuh kita bersama,” serunya.
Setelah beberapa jam kemudian, salah seorang Sekretaris Dinas Perikanan Madina menjumpai para Demonstran.
“Terimakasih pada adek-adek Mahasiswa, kebetulan Pimpinan ada giat keluarga di luar dan tuntutan ini akan disampaikan pada pimpinan, terimakasih”, ucap Sekretaris.
Kordinator aksi pun menanggapi, “kami dari Komandan Madina akan mengawal persoalan ini, dan jika tidak ada tanggapan dari pimpinan maka kami akan kembali lagi unjuk rasa dengan massa lebih banyak,” ujarnya.
Adapun tuntutan dari Komandan Madina, meminta :
1. Kadis Perikanan Madina menanggapi dugaan Mark Up dimaksud yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kadis Perikanan Madina menanggapi terkait adanya dugaan kuat Praktek Korupsi dari beberapa item Anggaran Belanja tersebut.
3. Kadis Perikanan Madina menanggapi persoalan dimaksud karena diduga kuat terkesan hanya memperkaya diri sendiri dan beberapa oknum di lingkungan Dinas Perikanan Madina juga mencederai nama baik Pemerintah Kabupaten Madina.
4. Kadis Perikanan Madina untuk mengklarifikasi secara umum baik melalui media massa, media sosial dan media pers terkait dugaan kuat tersebut dan persoalan dimaksud.
5. Jika Kadis Perikanan Madina tidak bisa menanggapi point diatas maka kami meminta Kadis Perikanan Madina lebih baik mundur dari jabatannya karena diduga kuat terlibat dalam beberapa permasalahan terkhsusnya terkait Mark Up pada Anggaran Belanja tersebut.
6.Diminta kepada Bupati Madina untuk segera mengevaluasi Kinerja Kadis Perikanan Madina dan oknum terlibat terkait adanya dugaan kuat Mark Up yang tentunya jelas melanggar hukum tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Bupati Madina untuk mencopot dan menonjobkan Kadis Perikanan Madina dan oknum terlibat karena diduga kuat Mark Up dan Praktek Korupsi dimaksud.
Komadan Madina bubar setelah orasinya disahuti Sekretaris Dinas Perikanan dan meraka akan kembali lagi, jika orasinya tak tersampaikan.
