Kepala Desa Diminta Ikut Aktif Mengentaskan Kemiskinan Di Brebes

Jawa Tengah79 Dilihat

 

ADVERTISEMENT

Brebes, redaksimedinas.com – Kamis, 28/12/2017 bertempat di pendopo kabupaten Brebes Rapat Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dengan tema “Membangun Komitmen Bersama Penanggulangan Kemiskinan” yang diselenggarakan oleh Baperlitbangda kab. brebes dengan ketua penyelenggara Angkatno Sh. MPD.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jateng Drs. Heru Sujatmoko. Msi.
Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti. SE. MH,
Wakil Bupati Brebes Narjo. SH,
Dandim 0713 Brebes Letkol Inf. Ahmad Hadi Hariono, Kapolres Brebes AKBP Sugiarto. SH. Sik.MSI, Kajari Brebes Transiswara Adi. Sh. M.hum, OPD Brebes, Camat, Kades, Pengusaha dan Pengembang se kabupaten Brebes.

 

Dalam sambutannya wakil Gubernur Jateng Heru Sujatmiko mengatakan, bahwa kabupaten Brebes termasuk tertinggi angka kemiskinannya dengan cakupan luas wilayah nomor dua setelah kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk tertinggi.
Untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten brebes, setiap Kepala Desa wajib ikut serta membangun ekonomi masyarakat serta selektif dalam mendata warga tidak mampu dan juga kaum jompo.

 

Heru menambahkan “dana desa yang di kelola oleh masing-masing desa agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya guna ikut mengentaskan kemiskinan”.

 

Dalam kesempatan yang sama Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti. SE. MH mengatakan dalam sambutannya terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Brebes berdasarkan data kemiskinan makro Brebes mengalami penurunan sebesar 0,65% dari tahun 2016. Penanggulangan kemiskinan ini, Pemkab Brebes berkoordinasi dengan TKPK Brebes dengan empat strategi penanggulangan kemiskinan yaitu, mengurangi beban pengeluaran, meningkatan kemampuan dan pendapatan, mengembangkan dan menjamin kelanjutan usaha mikro dan mensinergikan kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan.

 

Program Kartu Indonesia Cerdas untuk tahun 2017 dana yang kita anggarkan untuk mendukung terlaksananya program tersebut adalah sebesar 6.6 milyar rupiah untuk 22.000 siswa dari keluarga kurang mampu, diharapkan bisa di cairkan dengan melalui APBD perubahan tahun ini.

 

Bupati juga mengatakan “launcing gerakan kembali bersekolah adalah program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan untuk mengembalikan anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak sekolah, program ini langsung saya sendiri yang mengawal dan mengkoordinasikan sampai ke tingkat desa dan kecamatan untuk dapat melaksanakan rapat koordinasi, sampai saat ini sudah terdata 1.252 anak yang sudah kita kembalikan sekolah tahun ini”.(LH-hms)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.