MERANGIN, medianasional.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Persiapan Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) guna merancang strategi pendanaan operasional dan pembangunan sarana prasarana. Langkah krusial ini diambil sebagai upaya memenuhi syarat utama peningkatan status wilayah menjadi desa definitif yang otonom.
Kepala Desa Persiapan Sungai Tebal, Darma Setiawan, menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, sebuah desa persiapan diwajibkan mandiri dalam pengelolaan anggaran sebelum resmi disahkan. Selama ini, operasional desa masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sangat minim.
“Musyawarah ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, perwakilan masyarakat, serta dihadiri langsung oleh Camat Lembah Masurai. Kami bersama-sama menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa Persiapan yang akan menjadi acuan pengalokasian dana,” ujar Darma Setiawan saat dikonfirmasi.
Dari hasil mufakat tersebut, seluruh dana yang dihimpun nantinya akan diprioritaskan untuk tiga sektor utama, yaitu pembangunan fasilitas perkantoran, pembukaan akses infrastruktur perhubungan, dan peningkatan mutu pelayanan publik.
Tarik Sumbangan Armada Tambang, Pemdes Siap Mediasi
Guna menutup keterbatasan anggaran, forum Musdes menyepakati beberapa sumber pendanaan alternatif. Selain iuran wajib dari seluruh warga lokal Sungai Tebal, pemdes juga memberlakukan sumbangan sukarela sebesar Rp150.000 untuk setiap armada truk (tripel) asal Palembang dan Bengkulu yang melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut.
Namun, kebijakan penarikan sumbangan ini sempat menuai reaksi dari lapangan. Beberapa pengemudi armada dari luar daerah tersebut mengaku keberatan dengan nominal yang telah ditetapkan oleh forum warga.
Menyikapi dinamika tersebut, pihak panitia perencanaan bersama Kepala Desa Persiapan menyatakan siap mengambil langkah persuasif. Pemdes akan segera mengundang pihak pengelola armada untuk duduk bersama guna memberikan klarifikasi dan pemahaman yang jelas mengenai peruntukan dana tersebut demi pembangunan wilayah.
