Mukomuko, medianasional.id – Demontrasi yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan Forum Ormas Mukomuko (FOM) berlangsun di kantor Bupati, Selasa (25/2) usai pelaksanaan upacara HUT ke 17 jelang pesta malam puncak. Dimana Kabupaten Mukomuko akan digoyang oleh penyanyi dangdut Inul Daratista. Aksi damai FOM yang belangsung pukul 10.00 WIB sempat nemanas dengan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Maksud kedatangan pendemo itu rencananya mau beraudien dengan Bupati, karena banyak persoalan daerah yang terabaikan.
Selama 1 jam melakukan orasi dilangsungkan, berbagai macam celoteh terdengar dari mulut pendemo. Beberapa tuntutan dikomandangkan, diantaranya yakni mentut bupati mencopot kepala BKD, mereka menganggap kepala BKD tak mampu bekerja secara profesional, karena persoalan gagal bayar 2019 terhadap kontaktor. Selanjut mereka minta Bupati agar mencopot jabatan Kadis Pertanian, pasalnya diduga terjadi pungli.
Sementara itu terdengar pula celetuk dari para demontrans, “Turunkan bupati Mukomuko, celetuk pendemo.
Diketahui Bupati tidak ada lagi di kantornya usai upacara HUT, sehingga FOM melanjutkan aksinya ke gedung DPRD setempat. Sebagai orator aksi Weri Tri Kusumaria meminta agar Ketua DPRD M. Ali Saftaini keluar dan menemui FOM. Setelah puas berorasi diteras kantor Dewan, akhirnya M. Saftaini menemumui FOM tersebut.
Dikatakan Ali, pihanya atas nama lembaga legislatif selalu membuka diri untuk mendengar aspirasi yang disampaikan, supaya kedepan Kabupaten Mukomuko dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai serta misi pada saat pemekaran 17 tahun lalu. Menurut Ali, jika tidak sesuai dengan nilai itu, maka gagallah segala harapan terbaik menuju kemakmuran masyarakat.
“Untuk itu kami selalu meminta suport , dukungan, sumbang saran, apa yang harus kami lakukan untuk menjawab supaya nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan, ” ungkapnya.
Lebih lanjut Ali mengatakan, akan mengusahakan proses penbayaran utang daerah kepada pihak kontraktor. Saat ini lanjut Ali, pihaknya tengah mendalami aturan atau regulasi pembayaran utang daerah kepada pihak kontraktor tersebut. Kerena menurut Ali, Ia menginginkan pemerintah Kabupaten Mukomuko, tetap berjalan pada relnya.
“Hutang daerah kepada pihak kontaktor itu akan dibayar pada APDP nanti. Tetapi kalau aturannya tidak boleh dibayar, jangan paksakan kami menganggarkan untuk pembayarnya. Soalnya kita menginginkan agar pemerintah tetap berjalan pada relnya. Dan dewan juga bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya, ” ungkap M. Ali Saftaini.(Aris)
