Mataram, NTB – Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (Maki) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengadaan alat peraga SMK di Dikbud NTB senilai lebih dari Rp39 miliar di NTB. Maki menemukan adanya indikasi pengaturan spesifikasi barang dan dugaan “cashback” sebesar 30-35% dari vendor kepada oknum tertentu, Senin 15 September 2025.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Heru Satria, SIP, dalam konferensi pers menyatakan bahwa proyek pengadaan alat peraga SMK di tahun anggaran 2025 bersumber dari DAK yang disalurkan ke 11 SMK dengan 30 jurusan di NTB bermasalah sejak tahap awal.
“Kami menemukan dugaan pengaturan sejak proses di hulu, yaitu dalam pemilihan penyedia. RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seharusnya dibuat oleh pihak sekolah, justru dipaksakan menggunakan RAB dari pabrikan atau distributor,” ujarnya
Menurutnya, RAB dari distributor ini memaksa sekolah untuk membeli peralatan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sembahulun menyebut, beberapa alat bahkan merupakan barang impor dari Tiongkok. Meskipun Perpres nomor 46 tahun 2025 memperbolehkan impor jika spesifikasi tidak ditemukan di Indonesia, Sembahulun mempertanyakan jaminan garansi, ketersediaan suku cadang, dan layanan purna jualnya.
“Yang paling mengejutkan, muncul informasi adanya ‘cashback’ dari pabrikan sebesar 30-35%. Ini menjelaskan mengapa mereka berani memaksakan RAB-nya, karena margin keuntungannya sudah disiapkan,” jelasnya.
Potensi “cashback” ini, lanjut Heru merugikan siswa karena mengurangi nilai barang yang seharusnya diterima. Dari total anggaran Rp39.266.000.000, sebagian besar diduga menguap menjadi “cashback” bagi oknum.
Heru menambahkan bahwa temuan ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2017, Maki NTB juga pernah mengungkap kasus serupa, di mana alat peraga yang dikirim tidak memiliki garansi dan suku cadang, sehingga tidak bisa digunakan selama hampir satu setengah tahun.
Maki NTB telah mengidentifikasi beberapa inisial oknum yang diduga terlibat, baik dari pihak pemerintah maupun vendor. Data ini dikumpulkan melalui pemantauan di Jakarta dan Mataram, termasuk pertemuan vendor di sebuah hotel di Mataram minggu lalu.
“Hari Kamis minggu kemarin, kami menemukan enam vendor berkumpul di Hotel Lombok Raya. Salah satu pengurus kami berhasil masuk dengan menyamar sebagai staf hotel dan menemukan bundel berisi informasi terkait pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Heru menegaskan bahwa Maki NTB akan segera melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia berharap, langkah ini menjadi peringatan bagi pabrikan agar tidak main-main dengan kualitas alat yang dikirim dan bagi para oknum agar sadar diri.
“Kami berharap dunia pendidikan di NTB mendapat perhatian serius dari Gubernur dan semua pihak. Para oknum yang sedang sibuk menghitung uang, bersiap-siap saja karena kami sudah mengidentifikasi mereka,” tutupnya
