HMI Cabang Persiapan Pringsewu Audensi Dengan DPRD

147 views
Pringsewu,Medianasional.id – Himpunanan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Pringsewu lakukan Audensi dengan Anggota DPRD Pringsewu diruang Sekretariat pada, Senin (19/10/2020).
Audensi diterima langsung oleh ketua DPRD Pringsewu Suherman,SE. Dalam pertemuan tersebut Suherman menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi kepada seluruh adik adik dari HMI cabang Persiapan Pringsewu,dimana sudah ikut serta menyuarakan aspirasinya melalui audensi tanpa harus melakukan unjukrasa. Menurutnya,”tidak ada yang salah dalam menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law baik melalui unjuk rasa maupun beraudensi sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Mahasiswa yang ada di kabupaten Pringsewu.
Kami sebagai wakil rakyat tentunya akan terus berupaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat baik melalui unjuk rasa ataupun audensi nantinya akan kita bahas dengan semua anggota DPRD melaui Fraksi masing masing.” Ucap Herman.
Begitu pula dari Fraksi Demokrat Ir Joni Sopuan dalam penyampaiannya” Kami sangat menghargai atas kedatangan HMI, oleh sebab itu, kami sangat memberikan apresiasi kepada HMI yang mana didalam menyampaikan aspirasinya dengan santun melalui audensi, kamipun tidak pernah menolak siapapun yang akan menyuarakan aspirasinya baik melalui audensi maupun unjuk rasa selagi tidak melakukan anarhis atau melanggar hukum. Kami siap untuk memperjuangkan sebagaimana yang diperjuangkan oleh adik adik mahasiswa tentang penolakan undang undang Omnibus Law atau undang undang Cipta Kerja.”Katanya.
Ketua koordinator Audensi Nurudin,S.Ag Menyampaikan.” Kedatangan HMI meminta kepada Seluruh Anggota DPRD Pringsewu berharap ikut serta menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja, alasan kami menolak RUU Cipta Kerja, kami melihat prinsip dari Negara Hukum yang Demokratis Dan agamis. Kita juga harus melihat dari aspek Empiris yang seharusnya menyesuaikan dengan keadaan Negara saat ini, apalagi dengan adanya wabah Covid-19, yang seharusnya Pemerintah pusat dan DPR RI lebih Focus menangani persoalan ini dibanding membuat apalagi mengesahkan RUU Cipta Kerja yang belum relevan dengan Kondisi Saat ini.” Kata Nurdin.
Lanjut Nurdin,S.Ag” Kami juga menuntut 12 Klaster Pasal demi Pasal yang ada dalam Undang Undang Omnibus Law tersebut antara lain, menuntut pemerintah sigap dan tanggap merespon Apresiasi yang dilakukan oleh elemen Masyarakat baik melaui mahasiswa,Buruh,pekerja atau Pelajar Kami menolak komersialisasi pendidikan dengan Maksud sektor pendidikan kedalam RUU Cipta Kerja karena Sektor pendidikan dan Sektor usaha memiliki Tujuan yang berbeda,kami juga menolak Tegas Pasal pasal Yang merugikan pekerja atau buruh karna tidak Relevan dengan Amanat UUD 1945, menuntut pemerintah Melakukan Sinkronisasi Aturan Aturan aturan serta memperhatikan sekaligus mendorong produk UMKM supaya bisa memenuhi standar Internasional sehingga dapat bersaing  dengan Produk Impor dan dapat melakukan ekspor.”tegasnya.
Sambung Nurudin.” Menuntut Pemerintah dalam mengelola sumber daya alam seharusnya lebih berpihak kepada Kesejahteraan Rakyat bukan untuk kepentingan elit kelompok tertentu. Apa yang dilakukan Pemerintah saat ini tidak relevan dan tidak sesuai dengan UUD 1945, pasal 33 ayat 3. HMI mengecam tindakan Represif Pemerintah terhadap respon penolakan UU Cipta Kerja yang seharusnya mengedepankan cara-cara persuasif dan dialog.
,”HMI meminta Kepada DPRD Kabupaten Pringsewu secara kelembagaan untuk melanjutkan tuntutan ke DPR RI pada hari ini juga,”Tutupnya.
DomaiNesia

Pringsewu

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.