Pemalang – Medianasional id.
.H. Noor Rosyadi SE MM selaku Ketua Pansus 3 yang membidangi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati Pemalang tahun 2021, mengatakan bahwa perencanaan dalam menyusun target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan di tahun 2021 kurang maksimal, sehingga terdapat selisih yang cukup tinggi baik di sektor Pendapatan maupun Belanja yaitu menyisakan anggaran atau surplus Rp 80,4 Milyard dan ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 197,2 Milyard
1. Pendapatan Daerah pada RAPBD induk tahun 2021 ditarget sebesar Rp 2,548 Trilyun dan pada RAPBD Perubahan menjadi Rp 2,565 Trilyun atau naik Rp 17 Milyard dan Pendapatan dapat di Realisasikan sebesar Rp 2,605 Trilyun atau naik lagi sebesar Rp 40 Milyard sehingga kenaikan total sebesar Rp 57 Milyard dari RAPBD induk.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada RAPBD induk tahun 2021 PAD di target sebesar Rp 257 Milyard, dan pada RAPBD Perubahan dinaikkan menjadi Rp 307 Milyard atau naik sebesar Rp 50 Milyard dan dapat di Realisasikan sebesar Rp 365 Milyard atau naik lagi sebesar Rp 58 Milyard, sehingga total kenaikan dari PAD induk sebesar Rp 108 Milyard atau naik sebesar 42%. Suatu kenaikan yang besar, sehingga mengharuskan Eksekutif kedepan agar lebih jeli dan memahami peluang dan potensi PAD serta jangan cari aman dengan memasang target pendapatan rendah atau kecil.
b. Pendapatan dari BLUD RSU M. Ashari Pemalang pada RAPBD Perubahan tahun 2021 di target sebesar Rp 80 Milyard dan dapat Terealisasi sebesar Rp 145 Milyard atau naik sebesar Rp 65 Milyard atau naik 81,2%. Kenaikan yang sangat besar, sebagai pertanda bahwa Eksekutif kurang dapat memahami, menghitung potensi dan peluang pendapatan serta kontrolnya lemah.
c. PT Aneka Usaha
Semula bernama PD Aneka usaha, dirubah PT (Perseroan Terbatas) karena sudah 15 tahun lebih belum memberikan konstribusi pada Pendapatan bahkan selalu merugi hingga total rugi komulatif sebesar Rp 6,7 Milyard.
Dalam LKPJ Bupati tahun 2021 ini PT Aneka Usaha rugi lagi hingga mencapai Rp 1,47 sehingga rugi komulatif PT Aneka Usaha menjadi Rp 8,17 Milyard dari penyertaan modal Pemkab Pemalang Rp 20,2 Mikyard.
d. Pendapatan dari Retribusi ditarget Rp 34 Milyard, dapat Terealisasi Rp 28,5 Milyard atau turun tidak terpenuhi Rp 5,5 Milyard
e. Dana transfer dari Pusat dan Pemprov Jateng sejumlah Rp 180,2 Milyard, namun Terealisasi hanya Rp 171,2 Milyard atau tidak terpenuhi Rp 7 Milyard
H. Noor Rosyadi politisi dari Fraksi PKB Dapil 2 Kecamatan Taman yang juga selaku Ketua Komisi C DPRD Kab Pemalang, meminta pada Eksekutif dan Dewan Komisaris PT Aneka Usaha agar melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan sering mengadakan monitoring dan evaluasi agar PT Aneka Usaha menjadi sehat dan dapat memperoleh laba atau deviden guna memperkecil dan menutup rugi komulatif sebesar Rp 8,17 Milyard atau rugi 40,4% dari modal dan agar kedepan dapat memperoleh laba dan memberi konstribusi pada Pendapatan Asli Daerah Pemkab Pemalang.
2. Belanja Daerah Kab Pemalang tahun 2021 dalam RAPBD induk dianggarkan sebesar Rp 2,84 Trilyun, dalam RAPBD perubahan di turunkan Rp 160 Milyard menjadi Rp 2,68 Trilyun, namun disayangkan Realisasi Belanja Daerah hanya Rp 2,52 Trilyun atau turun lagi Rp 160 Millyard, sehingga dari Belanja induk total turun sebesar Rp 320 Milyard.
H. Noor Rosyadi dalam forum rapat pembahasan pansus dengan Eksekutif pengguna anggaran mempertanyakan dan sangat menyayangkan terhadap Eksekutif atas rendahnya penetapan target pendapatan dan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, padahal di masa pandemi covid 19 ini masyarakat sangat kesulitan di segala bidang guna memenuhi kebutuhannya, masyarakat juga mengeluh hingga beberapa kali melakukan aksi demo menuntut perbaikan jalan, karena insfrastruktur jalan kondisi rusak hampir di semua wilayah hingga mencapai 42,38% dan jalan kondisi baik di Kabupaten Pemalang hanya 57,62%
Beberapa penyerapan dana yang tidak maksimal diantaranya adalah Belanja Pegawai yg dianggarkan Rp 1,144 Trilyun di gunakan Rp 1,093 Trilyun sehingga tersisa Rp 51 Milyard. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp 728,5 Milyard digunakan Rp 661,1 Milyard sehingga sisa Rp 67,4. Belanja Modal dianggarkan Rp 211,6 Milyard digunakan Rp 180 Milyard sehingga anggaran tersisa Rp 31,6 milyard. Disisi lain bahwa OPD atau semua Badan dan Dinas telah beberapakali di recofushing atau dipotong anggarannya hingga mencapai Rp 246,5 Milyard.
3. Adapun Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Bupati tahun 2021 bahwa RAPBD di rancang Defisit Rp 116,7 Milyard, namun ternyata Surplus anggaran Rp 80 Milyard sehingga anggaran tahun 2021 terdapat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 197,2 Milyard
Noor Rosyadi berharap agar Dana sisa yang tidak terserap di tahun 2021 agar kedepan diprioritaskan untuk memperbesar biaya pembangunan insfrastruktur khususnya perbaikan jalan.
Demikian di sampaikan oleh H. Noor Rosyadi SE MM. Kepada media.
URIPTO GD./ Frj.
Editor: Sofyan Ari.
