Mataram, NTB— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat pembangunan berbasis pedesaan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dicapai melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5/2026). Rakor tahun ini mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia”.
Dalam arahannya, Lalu Muhamad Iqbal menekankan pergeseran paradigma ke arah kemandirian desa. Menurutnya, desa tidak boleh lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur NTB.
Ia menyayangkan banyaknya program bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO) internasional, hingga sektor swasta selama ini yang kurang memberikan dampak signifikan. Hal itu terjadi akibat ego sektoral dan minimnya koordinasi. Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB hadir untuk memvalidasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik, dan mengorkestrasi berbagai sumber pendanaan agar tepat sasaran. Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta pengembangan potensi pariwisata berbasis kekuatan lokal.
Meski kapasitas fiskal NTB saat ini tengah menghadapi tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah, Pemprov NTB berkomitmen tetap mempertahankan program ini sebagai prioritas utama.
Untuk tahun 2026, anggaran yang disalurkan langsung ke desa melalui Program Desa Berdaya Tematik mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika diakumulasikan dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan pihak eksternal, total dana yang berputar di tingkat desa diperkirakan menembus angka Rp500 miliar.
Di hadapan para kepala desa dan lurah yang hadir, Gubernur berpesan agar kepercayaan anggaran tersebut dikelola secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang demi membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” pungkasnya.
