NAGAN RAYA, medianasional.id – Koordinator Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM), Teuku Ridwan, S.Sos., S.H., mengapresiasi kinerja Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya. Penghargaan ini diberikan menyusul langkah cepat BKD dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan.
.
Kasus ini bermula dari laporan istri sah Mohd Rizki, Intan Keumala Tanzil, terkait peristiwa pada Rabu malam, 28 Oktober 2026 lalu. Saat itu, Intan mendapati suaminya berduaan dengan seorang perempuan berinisial NA, warga Banda Aceh, di dalam kamar pribadi rumah dinas (rumdis) Ketua DPRK Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, sekitar pukul 22.30 WIB.
.
“Kami mewakili masyarakat Nagan Raya yang tergabung dalam GRAM menyampaikan terima kasih kepada BKD DPRK Nagan Raya. Mereka telah bekerja keras menangani kasus skandal di rumah dinas tersebut hingga mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK karena terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan,” ujar Teuku Ridwan dalam keterangannya.
.
Selain kepada BKD, Ridwan juga mengapresiasi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta seluruh anggota dewan yang hadir dan menerima rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
.
Menurutnya, rekomendasi BKD telah sesuai dengan tata tertib (tatib) dewan demi menjaga marwah dan integritas lembaga dari perbuatan tercela. Ia juga berharap keputusan ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Intan Keumala Tanzil dan keluarganya.
.
Ridwan menambahkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang sempat digelar GRAM beberapa waktu lalu. Kala itu, pimpinan dewan dan BKD berjanji menuntaskan proses etik tersebut sesuai kewenangan lembaga dengan tenggat waktu hingga 20 November 2026.
.
“Ternyata janji itu dipenuhi oleh BKD DPRK sebelum tenggat waktu. Bagi kami, kinerja ini luar biasa,” tegas aktivis tersebut.
.
Rizki Tetap Menjabat sebagai Anggota Dewan
Sebelumnya, rapat paripurna DPRK Nagan Raya resmi memberhentikan Mohd Rizki Ramadhan dari kursi Ketua DPRK. Sebelum ketuk palu, sidang paripurna sempat diskors selama 15 menit guna memberikan kesempatan kepada para anggota dewan untuk menyaksikan rekaman video yang menjadi barang bukti peristiwa tersebut.
.
Usai skors dicabut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Fafi Agusrizal, S.I.P., membacakan surat keputusan paripurna yang menyatakan bahwa Mohd Rizki Ramadhan diberhentikan dari jabatan ketua, namun tetap berstatus sebagai anggota DPRK Nagan Raya.
.
Sementara itu, Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnaini, menegaskan bahwa putusan lembaganya murni menyangkut pelanggaran kode etik, bukan vonis hukum atas dugaan pelanggaran syariat (khalwat). Keputusan etik ini diambil setelah BKD memeriksa pelapor, terlapor, serta sejumlah saksi, dan menyimpulkan bahwa Rizki gagal menjaga martabat, moral, dan kehormatan lembaga.
.
“BKD tidak memutuskan perkara khalwat, melainkan pelanggaran kode etik. Terkait proses hukumnya, hal itu merupakan kewenangan Polda Aceh yang saat ini tengah menangani laporan dari istri Ketua DPRK,” pungkas Zulkarnaini.






