Ternate – Kasus dugaan ijasah palsu yang dimiliki oleh Bupati Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yakni Usman Sidik kembali jadi polimik di kalangan pemuda dan mahasiswa Maluku Utara, Kamis (22/9/2022).
Kasus ijasah palsu ini disampaikan oleh Mursal Hamir saat melaksanakan aksi demonstrasi didepan Kantor Ditreskrimum Polda Malut Jalan Tapak Raya II, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate.
“Progres kasus pemalsuan ijasa palsu yang di tangani oleh Polda Maluku Utara melalui Ditreskrimum sampai saat ini tidak ada progres yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara,” beber Mursal melalui corong revolusi.
Sementara dari pelaporan sejumlah warga Halsel melalui kuasa hukumnya Muhammad konoras, diketahui secara resmi melaporkan kasus dugaan ijasa palsu ke Polda Maluku Utara pada tahun 2020 lalu, dan di terima langsung oleh Riswandi Yunus yang saat itu bertugas dan menerima laporan tersebut di sentral pelayanan kepolisian terpadu Polda Maluku Utara.
Kordinator Aksi Ajis Abubakar, dalam orasinya bahakan mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus ijasah palsu yang dilaporkan oleh warga Halsel tahun lalu.
Ia juga meminta Polda Maluku Utara agar segera membuka kasus ijasah palsu dan hasil forensik Ijasah bupati Halsel yang sudah keluar beberapa bulan lalu.
Meski kasus ijasah palsu yang sempat dihentikan oleh Ditreskrimum Polda Maluku Utara terhitung tanggal 16 November 2020, hal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, melainkan hanya mendengarkan keterangan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah.
“Kasus ijasah palsu bupati Halsel yang dihentikan ditreskrimum Polda malut tidak memiliki dasar hukum, hanya mendengar keterangan dari kepalah sekolah,” kata salah satu orator aksi, Juslan Gani.
Olehnya itu dengan tegas ia meminta Polda malut segera membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut.
Disampaikan pula, Aksi yang dilaksanakan pada kesempatan tersebut tidak ada tendensi politik, tetapi merupakan Keterpanggilan moril sebagai pemuda Maluku Utara.
