TUBABA, Medianasional.id
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Dr. Zaidirina S.E.,M.Si menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Kegiatan workshop tersebut diselengarakan di ruang Aula Lantai III Sekretariat Pemkab setempat, jum’at (14/4/2023).
Adapun tujuan digelarnya Kegiatan Workshop tersebut, yaitu untuk mengevaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa (Tiyuh) yang akuntabel dalam peningkatan Produktivitas agar transparansi desa yang berkelanjutan.
Dalam sambutan Pj Bupati Tubaba, Bahwasannya dengan digelarnya Workshop ini diharapkan dapat memberikan pencerahan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan manajerial yang efektif, efesien dan profesional serta akuntabel bagi Pemerintah Tiyuh dalam meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sehingga, masih lanjut Pj Bupati Tubaba, seluruh tiyuh dalam wilayah Kabupaten Tubaba dapat memahami serta menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan tiyuh.
“Kita semua mengetahui bahwa saat ini masyarakat telah menaruh harapan tinggi agar tiyuh dapat melakukan kinerja yang lebih baik, terlebih lagi tiyuh merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ucap Pj Bupati Tubaba Zaidirina.
Untuk itu, diharapkan Pemerintah tiyuh melalui kepala tiyuhnya harus dapat membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan tiyuh yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satunya melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, maju dan sejahtera.
Seperti kita ketahui bersama, dengan telah Diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan pembahasan peraturan secara mendalam meliputi seluruh aspek hukum pengelolan keuangan tiyuh, dengan tujuan agar pemerintah tiyuh dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kuangan.
“Perlu menjadi perhatian bapak/ibu kepala tiyuh, bahwa prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan tiyuh itu sebenarnya, dapat dipertanggung-jawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Karena jika keuangan tiyuh tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi, maka dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah dan akan berhubungan dengan permasalahan hukum, sehingga tujuan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai,” tegasnya.
Oleh karenanya, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan tiyuh, maka kepala tiyuh sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tiyuh, harus bisa melakukan pengelolaan keuangan tiyuh berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran, dan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dengan kualitas penyajan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan tiyuh, tutup Pj bupati Tubaba.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung II Ir. H. A. Junaidi Auly M.M, direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Wasis Prabowo, SE.,Ak.,MM.,CA.,CFr.A., QIA CGCAE, Analis Kebijakan Madya Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana desa Friendly Parulian Sihotang , S. Sos, MT, Kepala KPPN Kotabumi M. Syaifuddin Luthfi, SST , Ak. Dan Seluruh Kepala OPD, Camat serta Kepala Tiyuh se- Tubaba.
