Ternate – Demonstrasi yang dilakukan Front Penggerak Anti Korupsi (FPAK) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, terkait tuduhan monopoli kebijakan yang dilakukan sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara itu diduga tidak mendasar.
Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Juslan J Latif mengatakan, dasar penyampaian orasi baik itu di kantor Kejati maupun Polda, itu harus memiliki data yang filed. Sebab kalau tidak ada itu namanya fitnah.
“ Informasi yang beredar, ada oknum yang sering dipanggil panglima juga diduga turut berpartisipasi berupa fasilitasi aksi FPAK di depan kantor Kejati Malut,” Katanya kepada media ini melalui rilis Selasa (10/3/2022).
Jus sapaan akrabnya menambahkan, harusnya selaku orang yang berpendidikan itu rasional dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Alangkah baiknya masa aksi FPAK banyak kembali belajar tata cara orasi.
Sangat tidak logis, semua kebijakan dinas diatur sekertaris, jabatan tertinggi di DKP itu adalah kadis, bukan sekdis. Olehnya itu semua tuduhan yang mengarah ke sekertaris Ridwan Arsan itu tidak benar dan sudah masuk unsur pencemaran nama baik.
Lanjut Jus yang juga aktivis Maluku Utara menyesalkan tindakan teman-teman FPAK, yang menyampaikan aspirasi di depan Kajati hanya mendengarkan keterangan dari oknum-oknum pegawai DKP yang tidak searah dengan kebijakan dinas itu sendiri.
“ Saya sarankan, masa aksi yang demo harus banyak belajar terkait gerakan yang benar, sehingga pada saat menyampaikan pendapat di muka umum itu yang rasional,”tandasnya. (us/tim)
