MERANGIN, medianasional.id – Komisi II DPRD Kabupaten Merangin memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung tertutup pada Senin, 15 Juni 2026.
Pertemuan yang membahas polemik mutasi, pelantikan kepala sekolah, serta dugaan praktik jual-beli jabatan tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk pengusiran terhadap awak media, melainkan hasil kesepakatan bersama internal dewan.
Ketua Komisi II DPRD Merangin, Azril Aima, menjelaskan bahwa keputusan meniadakan liputan langsung selama rapat berlangsung diambil secara kolektif. Langkah ini disepakati oleh seluruh unsur yang hadir, mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD II, Sekretaris Dewan (Sekwan), hingga seluruh anggota komisi yang membidangi.
Poin Utama Klarifikasi DPRD Merangin
- Bukan Keputusan Sepihak: Kebijakan menutup ruang rapat dari peliputan media merupakan hasil diskusi dan kesepakatan murni internal lembaga legislatif, tanpa intervensi pihak eksekutif maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Merangin.
- Menjaga Kondusifitas Informasi: Penutupan sementara ini bertujuan untuk menghindari potensi simpang siur atau perbedaan narasi pemberitaan. Hal ini krusial agar proses pelurusan masalah tidak memicu polemik baru yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
- Komitmen Transparansi Publik: DPRD Merangin menjamin seluruh hasil RDP akan disampaikan kepada publik secara utuh, transparan, dan satu suara melalui pimpinan dewan setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai.
DPRD Kabupaten Merangin sangat menghargai peran pers sebagai mitra kerja dalam pembangunan daerah. Kebijakan ini diambil semata-mata untuk memastikan substansi penyelesaian masalah berjalan objektif, fokus, dan menghasilkan solusi terbaik demi kemajuan iklim pendidikan di Kabupaten Merangin.
