Mesuji, Medianasional.id – DPRD Mesuji menyelenggarakan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, di gedung wakil Rakyat Wiralaga Mulya Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu.
Rapat Paripurna dihadiri oleh PJ Bupati Mesuji Sulpakar M.M, Ketua DPRD Hj Elfianah, Dandim 0426/Tulang Bawang Kol.Inf Triono Iqbal, S.I.P., M.I.P, Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo S.E, Plt Kajari Mesuji Azi Tya Wardhana, S.H., MH., Ketua Pengadilan Agama Helson Dwi Utama, S.Ag., M.Ag. Kepala Kementrian Agama Drs. H Karwito,M.M, Sekdakab Syamsudin S,Sos., para staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, para Camat se- Kabupaten Mesuji serta Pers.
Pada Rapat paripurna kali ini fraksi Nasdem menyoroti tentang penurunan hasil retribusi daerah, fraksi Nasdem juga sependapat tentang pentingnya pembangunan Insfratruktur dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Mesuji.
Mendorong suksesnya ajang MTQ, dan mengusulkan penambahan anggaran untuk pengelolaan Taman Kehati, dan terakhir mengusulkan anggaran untuk belanja aset tidak berwujud kepada 3 dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kominfo.
Bupati juga berterima kasih atas saran yang diberikan oleh fraksi PKB terkait dengan arah kebijakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
PKB setuju bahwa perubahan kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dan selaras dengan perubahan indikator Makro ekonomi, akibat dari naiknya harga BBM.
Fraksi PKB juga mendorong pemberian dana Bansos melalui Dinas Sosial, agar tepat sasaran harus dilakukan verifikasi dan validasi. Selain itu Fraksi PKB menyetujui pentingnya pembangunan Insfratruktur melalui Dinas PUPR dan Perkim.
Fraksi PDI P menyoroti pentingnya strategi meningkatkan pendapatan daerah, caranya dengan menyiapkan payung hukum yang menjadi dasar untuk tata kelola yang saling menguntungkan antara wajib pajak, objek pajak dan pemerintah daerah. Juga terkait pentingnya pemerintah daerah menyertakan modal ke PT Bank Lampung dan perhitungan besaran pembagian laba ditetapkan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) serta memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak dari pandemi covid-19 dan mengangarkan 25%, untuk penanganan dampak inflasi tahun 2022 dengan meningkatkan lapangan kerja sebesar 2% dari dana transfer umum.
Fraksi GERINDRA menyoroti tentang peran pemuda dalam pembangunan, juga perlunya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sesuai tema pembangunan nasional dengan 7 prioritas pembangunan.
Juga Infrastruktur guna peningkatan nilai tambah produk unggulan. Disamping perlunya mengetahui data dari BPS tentang persentase kemiskinan, dan penggalian potensi sektor pertanian dan perkebunan dan terahir perlunya pemerintah menggenjot sektor UMKM melalui menguatan modal atau pembiayaan.
Dari fraksi partai GOLKAR menyampaikan pentingnya melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah agar dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Fraksi Golkar juga sepakat penambahan belanja daerah ditingkatkan. Pada dasarnya pemerintah harus mewujudkan good governance melalui check and balance dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi PAN menyoroti tentang alokasi Anggaran operasi pasar, untuk meringankan dampak Inflansi Tahun 2022, dan pentingnya meningkatkan pembangunan Insfratuktur di desa Talang Batu melalui Dinas PUPR, dan mengangarkan 2 % untuk subsidi kebutuhan bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja baru.
Fraksi Mesuji bersatu, menyoroti tentang penurunan komponen pendapatan hasil Retribusi daerah dan perlunya penambahan belanja aset tidak berwujud, yaitu Goodwill, Lisensi atau Franchise, hak cipta, hak paten,bsoftware dan kajian, serta menyepakati penambahan pada PD untuk memenuhi pelayanan publik. Dan sepakat meningkatkan anggaran untuk Insfratuktur dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Mesuji berkembang. (ADV)
