Brebes, medianasional.id | Beredarnya pemberitaan di sejumlah media online, yang menyampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan program kunjungan kerja ke luar negeri dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna pada Rabu (09/08/23) lalu.
Dimana dalam rapat tersebut, Ketua DPRD DKI menyebut ”Daripada kunker (kunjungan kerja) ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau. Mendingan berangkat kami ke luar negeri,” kata Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (10/08/23) kemarin.
Atas pernyataan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mendapat kecaman dari warga di Kota Telur Asin Brebes.
Yaser Andi Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Yayasan Buser Indonesia (DPC YBI) Kabupaten Brebes mengecam pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Sebagai masyarakat Brebes menyesalkan atas pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, terkait penganggaran untuk kunjungan ke luar negeri itu, ternyata justru melukai warga di Brebes.
“Saya sebagai warga Kabupaten Brebes mengecam keras pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta dan meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf ke seluruh warga dan pemerintahan Kabupaten Brebes,” kata Yaser Andi. Jumat, 11/8/2023.
Yaser Andi menegaskan, bila mana tidak ada upaya permintaan maaf, dirinya akan melakukan aksi atas sikap yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta.
Apalagi telur asin sudah menjadi simbol Kabupaten Brebes sebagai penghasil produk, kita tahu, telur asin telah menjadi simbol Kabupaten Brebes, karena telur asin menjadi produk unggulan,” tegas Andi.
Menurutnya telur asin adalah salah satu produk unggulan daerah Brebes, selain Bawang Merah, dari usaha telur asin itulah banyak pengrajin telur asin, bisa menghidupi keluarga dan karyawannya.
“Saya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Brebes merasa tidak nyaman dengan beredarnya pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang meminta anggaran Kunker ke luar negeri tapi dengan diksi yang seakan-akan meledek nama produk unggulan daerah kami,” kata Andi.
“Kalau memang itu benar, sebagai pejabat publik, harusnya kalau ngomong jangan asal, terus kalau kunjungan kerja ke luar negeri menjadi kebijakan pemerintah DKI Jakarta, seharusnya jangan singgung-singgung daerah dong, ini terkesan merendahkan daerah lain,” ungkapnya.
