Kampar, medianasional.id – Dengan gencarnya Gubernur Riau, Abdul Wahid, M,Si mengajak dan menghimbau supaya pemilik kendaraan dinas segera membayar pajak.
Terlebih sekarang diberi kemudahan dengan program penghapusan denda pajak, serta adanya surat edaran dari BAPEDA Provinsi Riau No. 900.1.13.1/NDD/BAPENDA/Ii-1/0650 tertangggal 16 Mei 2025.
Namun kenyataannya di lapangan imbauan itu tidak dihiraukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Tampak 3 unit mobil bekas Ambulance dan 1 Unit Mobil Dinas Keliling Kesehatan Gigi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar diduga sudah bertahun – tahun mati pajak. Adapun 3 unit mobil bekas ambulance Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang sudah mati pajak dengan nomor Polisi BM 7013 F, BM 7008 F, BM 7012 F dan 1 unit Mobil Dinas Keliling Kesehatan Gigi BM 8898 AP.
Ironisnya lagi, dari pantauan awak media di lapangan salah satu unit mobil bekas ambulance Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang diduga mati pajaknya selama bertahun – tahun itu yang semestinya menggunakan plat merah disulap menjadi plat hitam oleh salah seorang oknum Kasubbag Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar inisial AK.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Asmara Fitrah Abadi, MM, ketika dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya menyampaikan, terkait masalah mobil tersebut Ia tidak tahu.
“Silahkan konfirmasi saja kepada Pengurus Barang ibu Harni,” ujarnya. Jumat, (04/07/25).
Sementara itu, Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Harni Kurniawati ketika dikonfirmasi awak media di ruangan kerjanya mengatakan, “mobil itu akan di over ke ambulance lagi pak. Sebagian untuk mobil operasional sementara, karena mobil kita tidak ada untuk operasional. Jadi sementara dipakai dulu, tetapi nanti kalau sudah bagus dialihkan menjadi ambulance lagi,” ujarnya.
“Mobil itu untuk turun ke lapangan, kita tidak punya mobil operasional pak. Mobil itu kemarin rusak, anggaran nya kurang, tidak mencukupi. Anggaran rutinnya berapa saya tidak tahu, karena saya hanya pengurus barang. Anggaran rutin itu biasanya untuk biaya pajak itu ada, tetapi kalau untuk membayarkan semua mobil dinas kayaknya tidak mencukupi. Kami tetap bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada, seperti mobil Kepala Dinas dan lain sebagainya,” jelas Harni.
Ketika awak media menyinggung kepada Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, ada berapa unit mobil bekas ambulance yang mati pajak, lalu ia menjawab, “yang bapak lihat itu saja (mati pajak). Kalau mobil operasional yang dipakai pejabat, pajaknya hidup semua,” tutupnya.
