Boalemo, MEDIANASIONAL.ID – Sekitar 2.402 orang tenaga honorer di Kabupaten Boalemo “dipangkas” melalui ujian seleksi (penyaringan) yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Boalemo atas kebijakan dari Bupati Darwis Moridu.
Kisman Abubakar sebagai Tokoh Pemuda Pemerhati Sosial Boalemo kepada awak
MEDIANASIONAL.ID menjelaskan bahwa APBD 2020 Kabupaten Boalemo, tidak dilakukan pengurangan anggaran untuk tenaga honorer yang ada secara keseluruhan. Anggaran tenaga honorer yang sekitar 2.402 tersebut, juga sudah disetujui oleh Badan Anggaran dan TAPD (Tim
Anggaran Pemerintah Daerah) Boalemo.
Namun pihak Pemerintah daerah tetap harus mengurangi tenaga honorer melalui kebijakan Bupati Darwis Moridu, dan hal tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak.
Pengurangan tenaga honorer di Kabupaten Boalemo apakah karena Pemerintah Daerah Defisit anggaran? Sehingga perlu adanya pengurangan tenaga honorer, di lain sisi setiap tahun Pemda menganggarkan dana Perjalanan Dinas dengan nominal yang sangat besar.
Padahal Perjalanan Dinas itu sendiri tak kalah penting dibandingkan dengan jasa para honorer yang selama ini sudah berkontribusi dan sangat dibutuhkan tenaganya. Seharusnya mereka para tenaga honorer perlu diberikan porsi yang lebih besar dalam pos anggaran dibandingkan dengan anggaran Perjalanan Dinas yang sangat besar.
“Pemerintah daerah seharusnya lebih banyak belajar dalam hal efisiensi anggaran, Perjalanan Dinas kepada Kementerian, Lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta. Sebab, saya jarang melihat pegawai-pegawai Kementerian melakukan Perjalanan Dinas (Perdis)
yang intesitasnya sesering dilakukan oleh pegawai Pemda, yang hampir setiap waktu melakukan kegiatan perjalanan dinas dan Bimtek di hotel-hotel luar daerah. Padahal untuk efisiensi anggaran kegiatan seperti itu bisa dilakukan untuk mengundang
narasumbernya saja ke daerah dan menggunakan aula atau tempat rapat di kantor, sama seperti perusahaan swasta menggunakan fasilitas kantor yang ada untuk keperluan meeting, rakor dll,
tanpa buang-buang anggaran yang lebih banyak seperti Perdis dan Bimtek di luar daerah,” papar Kisman.
Untuk lebih efisiensi anggaran, mereka malah menggunakan sistem Video Conferce,
Teleconferce, ketika rapat dengan kantor pusat, hal ini juga diterapkan oleh instansi lain seperti Polri dan lain-lain.
Ketika anggaran seperti ini sudah dilakukan secara efisien, maka dana yang lain bisa di poskan untuk pembayaran upah atau gaji para honorer dimasing- masing dinas.
Makanya jelas honor-honor di lingkungan Kementerian atau instansi lain tidak memiliki masalah pengurangan seperti di Pemerintah Daerah.
Contoh terdekat dilingkungan madrasah, coba lihat honor yang bertugas sebagai Tata Usaha, gaji mereka sudah setara UMP, ditanggung oleh Kemenag melalui dana sekolah, penyuluh agama, juga kontraknya barusan sudah diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun.
Di Kementerian lain juga honorer sangat diperhatikan, sehingga banyak dari mereka yang bisa bekerja lebih lama dan loyal.
Perlu diperhatikan soal efisiensi anggaran yang selama ini menjadi masalah yang kurang diperhatikan, dan tentu saja saya sangat sedih tenaga honorer di rumahkan, tapi di sisi lain Perjalanan Dinas (Perdis) hampir setiap saat sering dipertontonkan di sosial media, terlihat tidak efisien karena yang berangkat rombongan bukan hanya satu dan dua orang.
Para pejabat-pejabat baik yang di Eksekutif maupun di Legislatif mempertontonkan perjalanan dinas (Perdis) kepada masyarakat, seperti dalam sebuah status mereka di media sosial.
Contohnya: “Di Jakarta lagi kita gaess. Siap-siap landing di pesawat, Indahnya pemendangan ibukota dari lantai atas hotel gaess, Lagi di Ancol kita gaeess”.
Hal ini kelihatan sebagai ajang jalan-jalan atau bisa saja menjadi “Mata Pencaharian” bagi para pejabat, uang hotel, konsumsi, transport, uang saku dll, sudah bukan menjadi rahasia umum, nominalnya cukup fantastik, tergantung pangkat jabatan dan golongan masing-masing. Padahal pos untuk Perdis tersebut bisa saja dikurangngi untuk menambah pos bagi tenaga Honorer.
“Solusinya harus belajar dari perusahaan atau instansi vertikal yang jika ada tugas ke luar daerah, hanya di utus orang yang berkompoten saja, kalau yang berkompoten hanya satu orang bisa ya satu orang itu yang di utus, dan saat dia pulang kembali ke daerahnya dia berkewajiban untuk sharing memberikan materinya sesuai yang didapatkan dan itu menguranggi anggaran daerah dalam Perjalanan Dinas (Perdis) dan Bimtek yang seakan-akan sudah menjadi ajang menambah pendapatan bagi para pejabat Eksekutif dan Legislatif dalam “merampok” uang daerah yang hasilnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Boalemo”, tutup Kisman.
Reporter : Rahim
