Diduga Pendistribusian Bantuan Gempa di Gane Belum Terealisasi, HMI Cabang Bacan Gelar Aksi 

Maluku Utara198 Dilihat
Aksi berlangsung

Labuha, medianasional.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) persiapan Cabang Bacan mengelar aksi di depan Kantor dinas PUPR dan DPR terkait dengan bantuan bencana gempa bumi yang berdampak di 12 Desa Kecamatan Gane, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hal ini terhitung sejak tanggal 14 juli 2019 hingga sampai sekarang di duga belum tuntas di selesaikan dan bahkan sebagian masyarakat mengeluh hingga terpaksa harus memikul derita akibat gempa.

Ketua HMI Cabang Bacan melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Supandi Isnen kepada media ini mengatakan, masalah ini akibat sudah 1 tahun bantuan penanggulangan bencana di gane belum sepenuhnya terealisasi dan beberapa hari kemarin secara kelembagaan HMI persiapan cabang bacan berkunjung ke daerah gane. Dari 12 desa, hanya 4 desa yang telah menerima bantuan dan masih ada lagi 8 desa yang belum menerima bantuan bencana tersebut, Rabu (21/07/2020).

Regulasi di atur jelas mengenai penanganan bencana alam “penangan bencana alam telah di atur oleh undang-undang no. 24 tahun 2007, peraturan pemerintah No. 21 dan 22 tahun 2008 dan perpres 16 tahun 2018 tentang penanggulangan, penyelenggaraan, pendanaan dan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk masyarakat korban bencana alam.

Pada saat aksi di depan Kantor wakil rakyat, HMI Cabang Bacan menuntut DPR komisi 3 agar segera memanggil kadis BPBD untuk di lakukan evaliasi.

Selain itu, Supandi Isnen juga menambahkan bahwa HMI persiapan cabang bacan akan melaksanakan aksi susulan untuk menyampaikan tuntutan ke dinas BPBD.

Ketua Bidang Hukum dan HAM, Supandi Isnen

Sementara, Sekertaris Komisi III  Ruslan Mandar melalui telpon seluler ketika di konfirmasi menyampaikan bahwa realisai untuk bantuan hunian itu, pihaknya dari komisi III akan mengagendakan pemanggilan kepala BPBD.

“Nanti kami panggil BPBD dan juga pihak HMI untuk bisa mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak BPBD,” Ucapnya.

Ruslan menambahkan “sekedar gambaran  bahwa keterlambatan ini karena tendernya dari kontraktor BNPB pusat bukan daerah selain itu keterlambatan ini dikarenakan situasi Corona” tambahnya sekaligus menutup pembicaran yang di ketahui beliau anggota DPR dapil Bacan.

Untuk sekedar di ketahui, karena Kantor Dinas BPBD tidak ada maka rute aksi yang dilakukan oleh HMI cabang bacan yaitu dinas BPBD, PUPR dan DPRD. Sementara media ini masi mencoba menghubungi kadis BPBD karena masih berada di luar daerah. (SL)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.