Ternate – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate senin pekan depan ini akan memutuskan kasus RL dari fraksi PKB.
Hal ini tentunya publik sangat mengharapkan keputusan BK DPRD Kota Ternate yang masih waras dalam hal pemberian sanksi sesuai dengan perbuatan RL.
Pasalnya, perbuatan oknum anggota DPRD itu, telah berulang ulang kali mencoreng marwah DPRD Kota Ternate beberapa waktu lalu, dan kasusnya bahkan telah di laporkan oleh Istri Sah RL kepada BK DPRD, hingga di soroti oleh bebrpa LSM, serta Organisasi Kemahasiswaan.
Hal ini disampaikan oleh Muhlas Ibrahim selaku ketua Bidang Investigasi Dan Penindakan LPP TIPIKOR MALUT, Jumat 23 Juni 2023.
Muhlas bilang, pihaknya menduga ada sesuatu mengganjal soal kerja-kerja BK pada pemeriksaan Akhir. ” Dan dugaan kuat kami, BK DPRD Kota Ternate akan memutuskan RL tidak bersalah dalam perbuatannya yang tengah viral di Medsos dan media lokal maupun nasional beberapa waktu lalu, padahal telah mencoreng nama lembaga besar DPR,” katanya.
Ia juga menduga ada keterlibatan pimpinan parpol yang mengintervensi keputusan BK DPRD Kota Ternate. Dan apabila jika BK sendiri mudah di intervensi oleh Pimpinan Parpol, maka bagi mereka dan juga publik, elektabilitas BK DPRD patut di pertanyakan dan di evaluasi.
“Sehingga kami mendesak DPRD juga tidak diam dengan persoalan Ini, ini perbuatan yang merugikan lembaga rakyat. Bagaimana rakyat menaruh harapan kepada DPRD, sementara anggota DPRD sendiri tidak mampu menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik,” bebernya.
Dan persoalan ini juga, LPP Tipikor Malut akan menseriusi, dan akan lakukan investigasi secara serius kalau ada dugaan main mata oleh BK Dengan RL dan Pimpinan Parpol. Maka pihaknya maka pihaknya akan menggiring masalah ini ke penegak hukum.
Tak hanya itu, dikatakan muhlas bahwa pihaknya akan menyuarakan kepada masyarakat, untuk tidak memberikan kepercayaan pada Anggota DPRD yang Inmoral dan pimpinan BK yang mudah di intervensi Pimpinan Parpol pada pileg 2024 nanti. Sehingga pihaknya juga menolak Parpol yang melindungi Oknum Dewan dengan kebiasaan yang tidak baik.
” Olehnya itu, kami berharap BK DPRD konsisten melaksanakan TUSI berdasarkan dengan peraturan perundang undangan dan turunannya, dan menolak dengan tegas ada di intervensi pimpinan parpol yang bertujuan melindungi RL,” tandasnya.
