Raja Ampat, medianasional.id- Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga Dewan Pers terbentuk dan dipercaya untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional. Upaya ini dilakukan bekerjasama dengan stakeholder Pers dan berbagai Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah daerah untuk memajukan kemerdekaan Pers. Tahun lalu 2018,Dewan Pers telah melakukan survey indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ketiga, sebagai upaya memetakan perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan Pers. Survey tersebut dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dan hasilnya menunjukan bahwa kondisi Kemerdekaan Pers di Papua Barat termasuk 3 terendah dan menurun dibanding tahun sebelumnya.
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, IKP di provinsi ini pun tergolong terendah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Pers dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) mengundang sejumlah tokoh pers dan insan pers se Sorong Raya/Papua Barat pada acara Diskusi Publik yang berlangsung di Vega Hotel Jalan Frans Kaisepo, Sorong, Papua Barat, Selasa (14/5/19) pukul 09:30 WIT.
Demikian isi undangan Dewan Pers dan PPMN yang diterima media ini. Terkait kegiatan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk Sorong Raya, Lexy Sitanala kepada media nasional menyampaikan, bahwa dirinya sangat mendukung kegiatan Diskusi Publik yang membahas tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pers dan PPMN tersebut dapat meningkatkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Papua Barat, khususnya di Sorong Raya.
“Saya berharap stakeholder pers, pemerintah daerah bersama dengan Dewan Pers untuk bersinergi memberikan pencerahan,untuk peningkatan IKP di Papua Barat khususnya di Sorong Raya dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama,” tandas Ketua PWI Sorong Raya,Lexy Sitanala saat dikonfirmasi melalui via telephon seluler, Senin (13/5) pukul 01:50 waktu setempat. (Zainal)
