Bandar Lampung, Medianasional.id – Bertempat di Aula A. Yani Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung, Komandan Korem 043/Gatam menghadiri dan mengikuti taklimat awal secara virtual Satgas penatausahaan BMN Kemhan dan TNI yang dipimpin oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han., Senin (19/6/2023).
Turut hadir mendampingi Danrem 043/Gatam, Kasilog Kasrem 043/Gatam Kolonel Kav. Edwin Dwiguspana, M.Tr.(Han), Irut-1/BMN Itlog Itjenad Kolonel Inf Priandy Budi, Kabid Dalkuhan Puslapbinkuhan Kemhan Kolonel Cku Dody Hananto, Kabid BMN I Pengelola Tanah dan Bangunan Baranahan Kolonel Czi Agus Prastowo Tiswoko, dan Dandenzibang 4/II Lampung Letkol Czi Janu Hendarto.
Pangdam II/Swj Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa Kodam II/Swj telah membentuk tim untuk mendata aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang bermasalah, Pangdam juga menyampaikan ada 3 keriteria yang dapat membantu dan mempermudah perkembangan, yang pertama mendata aset-aset yang bermasalah, mendata aset-aset yang berpotensi, dan mendata aset-aset yang dengan dalam proses pemberkasan.
“ Untuk itu saya tekankan kepada jajaran yang sedang menerima kedatang tim audit untuk membantu pendataan tersebut agar lebih mudah dan membantu pekerjaan satgas penatausahaan BMN Kemhan dan TNI tersebut agar dapat berjalan dengan lancer,” tegas Pangdam.
Sementara itu Ketua Tim Satgas BMN Laksma TNI Yos Sumiarsa, S.E. M.Si, CGCAE, menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan ini cukup penting, karena berkaitan dengan peningkatan kinerja Kemhan dan TNI, terlepas dari sejauh mana penilaian terhadap akuntabilitas laporan keuangan instansi yang bersangkutan termasuk dalam hal tertib administrasi pemanfaatan barang milik Negara.
“Kami akan terus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pengamanan terhadap barang milik negara yang mengikuti pengamanan fisik pengamanan administrasi dan pengamanan hukum dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penataan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara selain itu sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan dan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan pengembangan pemeliharaan maupun penghapusan.
Untuk itu Kemhan dan TNI telah membentuk satuan tugas penataan pemanfaatan barang yang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI, bagian ini nantinya akan bertugas mengikuti inventarisasi pemanfaatan dari barang negara secara menyeluruh menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin telah terjadi terkait pemanfaatan barang Negara, Kemhan dan TNI.
Baik secara teknis maupun hasil pemanfaatannya, selain itu pengimplementasipan dan menyelesaikan pemanfaatan barang dan negara serta kelemahan yang belum dilaporkan, nantinya ini akan disebar untuk bertugas sesuai dengan area serta sasarannya masing-masing Saya sangat mengharapkan kebijakan untuk semua angkatan serta semua pihak agar dapat bekerja sama,” pungkasnya.
