medianasional.id, Mataram , NTB — Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk menyatukan arah gerak dalam menyukseskan visi misi pembangunan daerah. Sinergi antar-instansi dan penghapusan ego sektoral dinilai menjadi kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bumi Gora.
Hal tersebut ditegaskan Sekda usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh Pejabat Eselon II di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Menurut Abul Chair, seluruh aparatur pemerintah wajib berfokus pada triple agenda pembangunan era kepemimpinan Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Tiga fokus utama tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem lewat program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata mendunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” tegas Abul Chair.
Sekda menyoroti secara khusus pelaksanaan program Desa Berdaya yang menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari penyerapan anggaran atau intensitas kunjungan dinas, melainkan dari dampak nyata di tengah masyarakat.
Pola Kerja Berbasis Hasil: OPD diminta memastikan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah menerima intervensi pemerintah.
Nilai Stimulan: Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, program ini dirancang sebagai pengungkit yang nantinya akan diperkuat oleh program intervensi pemerintah lainnya.
Untuk memastikan akuntabilitas, Pemprov NTB melibatkan Inspektorat guna melakukan pengawasan berkelanjutan. Sistem pengendalian kini tidak lagi dilakukan di akhir kegiatan, melainkan sudah dimulai sejak tahap pra-perencanaan, verifikasi usulan, hingga penyaluran bantuan di lapangan.
Langkah ini diambil demi menjamin bahwa penggunaan anggaran operasional dan bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan proposal usaha yang diajukan oleh masyarakat desa.
