Pasaman, medianasional.id–Suasana Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Rabu (17/11/2026) mendadak berubah. Bupati Pasaman Welly Suhery merasa kecewa. OPD hingga setingkat pemerintahan nagari terkesan minim mendukung program Pemkab Pasaman.
Dalam rapat itu, Bupati Welly menyoroti lemahnya dukungan pemerintah nagari terhadap program pembangunan daerah. Tidak hanya pemerintah nagari, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi perhatian serius.
Bahkan pada kesempatan itu, Bupati Welly menegaskan, Kepala OPD yang tidak menunjukkan kinerja maksimal sepanjang tahun anggaran 2026 terancam sanksi berupa surat peringatan ketiga (SP3) yang berdampak terhadap tunjangan.
Sorotan tersebut disampaikan jrlas dan tegas disampaikan Welly Suhery dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Rabu (17/11/2026) yang diikuti selrih OPD, pihak kecamatan hingga pemerintah nagari.
Dalam evaluasi itu, Bupati Welly menilai dukungan pemerintah nagari terhadap program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman masih belum optimal. Bahkan, sebagian wali nagari (walnag) dinilai hanya menjalankan rutinitas tanpa menunjukkan partisipasi nyata dalam menyukseskan program pemerintah daerah.
Salah satu contoh yang disorot adalah pelaksanaan kegiatan job fair atau bursa kerja. Menurut Bupati Welly, kegiatan tersebut belum terealisasi dengan baik karena minimnya partisipasi pemerintah nagari, meskipun Dinas Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada masing-masing pemerintah nagari.
Padahal, kegiatan job fair merupakan salah satu program yang membutuhkan dukungan hingga tingkat nagari agar informasi dan kesempatan kerja dapat menjangkau masyarakat secara luas.
“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Bupati Welly dengan nada kecewa.
Ia mengingatkan, pemerintah nagari semestinya tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi dan pemerintahan. Dukungan terhadap program pembangunan kabupaten juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan OPD sebagai pelaksana teknis. Peran pemerintah nagari juga dibutuhkan untuk memastikan program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap capaian kinerja seluruh OPD. Ia menegaskan, kepala OPD yang tidak mampu memaksimalkan kinerja selama tahun berjalan akan dikenakan sanksi (Surat Peringatan (SP3) yang berimplikasi terhadap tunjangan, bahkan pencobotan jabatan.
Penegasan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh kepala OPD agar tidak mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Bupati Welly meminta seluruh pekerjaan pembangunan dan program masing-masing OPD dapat dituntaskan 100 persen pada akhir November ini. Karena itu, setiap kepala OPD diminta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target, baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin pemerintahan. Hasil evaluasi akan menjadi salah satu bahan penting dalam penilaian kinerja masing-masing OPD.
Karena itu, Bupati Welly meminta kepala OPD segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum tuntas, memperkuat pengawasan, serta memastikan seluruh target dapat diselesaikan sesuai batas waktu.
“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari OPD hingga pemerintah nagari, memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman.
Sekedar diketahui, Bupati atau kepala daerah memiliki wewenang mengevaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Dinas/Badan) melalui mekanisme kepegawaian. Seperti Evaluasi Kinerja dan Pencopotan Jabatan.
SP3 menjadi dasar kuat bagi Bupati untuk melakukan mutasi, demosi (penurunan jabatan), atau pencopotan (non-job) terhadap Kepala OPD jika tidak ada perbaikan kinerja dalam batas waktu yang ditentukan.
Bahkan SP3 berpengaruh terhadap Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sanksi administratif akibat kinerja buruk atau teguran tertulis sering dikaitkan dengan pengurangan nilai capaian kinerja, yang berujung pada pemotongan tunjangan kinerja daerah.
SP3 juga menjadi Catatan Buruk Karier ASN. Riwayat pemberian sanksi atau teguran keras akan tercatat dalam rekam jejak kepegawaian dan menyulitkan pejabat terkait saat mengikuti seleksi terbuka (lelang jabatan) di masa depan.






