Lampung Selatan, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten yang diundangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada acara Grand Launching dan komitmen bersama pelaksanaan reformasi tematik penanggulangan pada pemerintah daerah.
Acara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Oktober 2022 bertempat di Balai Senat Universitas Gajahmada itu Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian.
Dari 514 Kabupaten/kota yang tersebar di 34 Provinsi, terdapat 11 Provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diundang pada acara tersebut, dan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi tematik misi tahap 2.
Adapun Kabupaten/kota tersebut di antaranya, Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin,Teluk Wondama, Kota Pariaman dan kota Surabaya.
Laporan Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PanRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto melaporkan, Grand Launching RB tematik penanggulangan misi bertujuan menyampaikan program kepada mitra strategi Kementerian Pan RB.
Selain itu, mengekspose contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan misi tahap 1, dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan tahap 2.
Pada acara tersebut, Menteri PanRB Abdullah Azwar Anas, Kemenpan-RB telah menetapkan empat fokus tematik mengenai penanggulangan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas presiden.
“Sebagai komitmen untuk mendukung Arahan dari Presiden Joko Widodo menciptakan pegawai yang berdampak langsung kepada masyarakat Kementerian PanRB menggagas reformasi pegawai tematik,” jelas Menpan RB.
berfokus pada, reformasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang prioritas presiden.
Sementara itu, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselengaranya acara tersebut dapat menjadi forum desiminasi publik pengetahuan dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta media penjaringan aspirasi dari pengabdian terkait pelaksanaan reformasi tematik penanggulangan mengenai kemiskinan di Indonesia.
“Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dan kebijakan visi serta tata kelola kelembagaan pegawai bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan,”tuturnya.
Ia menambahkan, pegawai reformasi bukan hanya masalah perubahan instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi dan pemikiran yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana masa depan harus dijalankan. (Hai/Amin)
