Gorontalo, medianasional.id – Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah seprovinsi Gorontalo dengan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Kanwil DPJ Suluttenggo Malut serta KPP Pratama, BPN dan BPS seprovinsi Gorontalo Kamis, 22 Agustus di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bapak Saut Situmorang, Gubernur Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim serta Walikota Gorontalo, Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo, Bupati Pohuato, Bupati Bone Bolango dan Bupati Gorontalo Utara, Kepala Dinas dan Badan seprovinsi Gorontalo.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan bahwa KPK mempunyai tugas Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta monitoring terhadap penyelengaraan pemerintahan negara.
“Diingatkan kembali oleh Saut Situmorang kepada Gubernur dan Walikota, Bupati seprovinsi Gorontalo untuk tidak terjerat dengan tindak pidana korupsi sebab hal ini sangat merugikan rakyat dan negara,” katanya.
Kanwil DPJ Suluttenggo Malut mengharapkan pemerintah daerah seprovinsi gorontalo untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. “Hal ini untuk menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam program Pendidikan, Kesehatan, Pembagunan, Sumber Daya Manusia dan selama kepemimpinan saya selaku Kanwil DPJ Suluttenggo Malut tindak pidana korupsi pajak ini Alhamdulillah tidak ada”, cetusnya.
Dalam acara tersebut Bupati Gorontalo Utara DR. H. Indra Yasin, SH, MH lakukan
penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kanwil DPJ Suluttenggo Malut, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik yang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. (Rahim)
